Ilustrasi hutan yang menjadi site implementasi proyek REDD+.
BALIPAPAN, BERITALINGKUNGAN.COM– Indonesia berbagi contoh implementasi REDD+ di Forum South-South Exchange 2024 (SSE 2024) sebagai salah satu upaya mempercepat aksi iklim.
Acara South-South Exchange 2024 (SSE 2024), yang berlangsung dari 30 September hingga 3 Oktober 2024 bertempat di Balipapan, Kalimantan Timur. Acara ini mempertemukan negara-negara seperti Brazil, Ekuador, Kamboja, Kosta Rika, Republik Demokratik Kongo, dan Indonesia untuk mempercepat aksi pengurangan emisi gas rumah kaca, khususnya dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan (FOLU).
SSE 2024 terselenggara berkat kolaborasi antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), dan United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia, dengan dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Kepemimpinan Indonesia dalam Implementasi REDD+
Indonesia menjadi contoh terdepan dalam implementasi program pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+). Dengan hasil signifikan melalui pendanaan berbasis hasil (Results-Based Payments/RBP) dari Green Climate Fund (GCF) dan kerja sama bilateral, Indonesia membuktikan keberhasilannya di tingkat nasional dan subnasional.
Beberapa proyek REDD+ di Indonesia meliputi:
- Proyek Nasional GCF RBP REDD+, dengan target pengurangan emisi 20,3 juta tCO2e senilai USD 103,8 juta.
- Kerja sama Indonesia-Norway RBC, dengan pengurangan emisi 31,7 juta tCO2e senilai USD 156 juta.
- Proyek Subnasional di Kalimantan Timur dan Jambi, yang juga berkontribusi besar pada target pengurangan emisi.
Menurut KLHK, kepemimpinan Indonesia dalam RBP REDD+ berpotensi menjadi contoh pembelajaran bagi negara-negara lain melalui platform South-South Exchange ini. Sejak 2007, Indonesia telah menjadi pelopor dalam inisiatif REDD+, dimulai dari UNFCCC COP-13 di Bali, yang menandai pengembangan konsep REDD+ dan pendanaan insentif iklim.
Penguatan Kapasitas dan Kerja Sama Lintas Negara
SSE 2024 menyediakan platform untuk berbagi pengalaman, tantangan, dan peluang dalam mengakses dana REDD+ RBP. Menurut Dr. Joko Tri Haryanto, Direktur Utama BPDLH, acara ini penting untuk memperkuat kapasitas negara-negara peserta dalam mengelola dana iklim. Indonesia juga menekankan pentingnya fleksibilitas dalam skema pendanaan untuk mendukung keberhasilan implementasi program-program REDD+.
Dengan tema “Uniting Forests & Land for REDD+: Advancing Finance for NDC Implementation through South-South Cooperation”, SSE 2024 diharapkan mampu meningkatkan kerja sama iklim yang lebih nyata, sekaligus memperdalam pemahaman tentang implementasi REDD+ dan manfaat jangka panjang bagi masyarakat sekitar hutan.
Dr. Aretha Aprilia, Kepala Unit Lingkungan, UNDP Indonesia mengatakan, UNDP berkomitmen penuh untuk mendukung visi Indonesia dalam mencapai target NDC dan FOLU Net Sink 2030. “Kemitraan kami dengan pemerintah Indonesia dan pemangku kepentingan internasional lain akan terus fokus pada pemanfaatan pembiayaan inovatif, peningkatan kapasitas dan kebijakan sehingga sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs),”ujarnya.
Senada dengan yang disampaikan oleh Kepala Unit Lingkungan UNDP, Pejabat Gubernur Provinsi Kalimantan, Akmal Malik, menyampaikan, dengan adanya pelaksanaan SSE ini pihaknya mempercayai bahwa tujuan untuk mengelola hutan dan lahan dalam kerangka REDD+ akan mampu meningkatkan pendanaan implementasi REDD+ serta menuju capaian target NDC masing-masing negara pada masa yang akan datang.
“Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Semoga hasil diskusi kita ini akan membawa manfaat, tentunya akan membawa manfaat bagi masing-masing negara. Dan yang lebih penting, kita hanya punya satu bumi, mari kita bersama-sama menyelamatkan bumi kita, mari kita bersama-sama membangun negeri kita, agar bumi ini lebih baik bagi manusia di masa yang akan datang.”paparnya.
Peluang Masa Depan untuk Aksi Iklim
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga berbagi kisah sukses dalam mengintegrasikan REDD+ ke dalam perencanaan pembangunan daerah dan kebijakan fiskal.
Dalam pernyataannya, Pejabat Gubernur Kaltim, Akmal Malik, mengungkapkan harapannya agar SSE 2024 membawa manfaat nyata dalam memperkuat komitmen iklim global.
Acara ini diharapkan memperkuat arsitektur REDD+ di tingkat nasional dan daerah, serta memberikan alat praktis yang diperlukan bagi peserta untuk menyederhanakan inisiatif pengurangan emisi Gas Rumah Kaca. SSE 2024 juga akan mempromosikan inklusi sosial dan gender di sektor FOLU, berkontribusi pada pencapaian target NDC dan SDGs di seluruh negara peserta (Marwan Aziz)
