JAKARTA, BERITALINGKUNGAN.COM – Setelah menuai sorotan publik, akhirnya Menteri Luar Negeri Indonesia angkat bicara terkait kemitraan Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok (RTT) di Laut Natura Utara.
Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya terhadap kedaulatan nasional di Laut Natuna Utara, dengan menegaskan bahwa tidak ada perubahan dalam posisi Indonesia mengenai wilayah tersebut.
Penegasan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia, Sugiono, dalam keterangannya di Kantor Presiden, Jakarta, pada Senin, 2 Desember 2024, setelah mengikuti Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Kita tidak punya pergeseran standing apapun terkait kedaulatan,” tegas Menlu Sugiono melalui keterangan persnya yang diterima Beritalingkungan.com (04/12/2024).
Menlu juga menekankan bahwa kedaulatan nasional tetap menjadi prioritas utama Indonesia dalam menyikapi berbagai isu di kawasan Laut Natuna Utara. Indonesia, menurutnya, berkomitmen untuk menjaga kedaulatan dan melanjutkan dialog serta kerjasama dengan negara-negara terkait, termasuk Republik Rakyat Tiongkok (RRT).
Menlu Sugiono menjelaskan bahwa langkah-langkah kolaborasi sedang dijajaki bersama RRT dalam upaya mendukung kepentingan ekonomi kedua negara, dengan fokus pada kawasan yang menjadi titik klaim masing-masing pihak. “Yang kedua yang ingin kita lakukan adalah melakukan kerja sama dan kolaborasi dengan RRT di daerah-daerah yang masing-masing mempunyai klaim untuk kepentingan ekonomi dan keuntungan masing-masing kita,” ujarnya.
Sebagai bagian dari kesepakatan bersama, Indonesia dan RRT berencana membentuk sebuah komite bersama yang akan membahas rincian kerja sama, termasuk mengenai lokasi geografis yang relevan serta aspek hukum yang berlaku di kedua negara. “Kerja sama ini akan dilakukan dan akan dibentuk suatu komite bersama untuk membahas detailnya, termasuk lokasi geografisnya, tempatnya di mana, dan masing-masing pihak juga tetap berpegang pada hukum yang relevan yang berlaku di masing-masing negara,” tambah Menlu Sugiono.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (KKK), Hasan Nasbi, juga menyampaikan bahwa lawatan luar negeri Presiden Prabowo pada bulan November lalu semakin memperkuat hubungan kerja sama Indonesia dengan negara sahabat, khususnya dalam bidang ekonomi. Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga menegaskan komitmen Indonesia untuk terus memperjuangkan kepentingan nasional dengan berpartisipasi dalam berbagai forum kerja sama ekonomi global.
“Selain mendaftar, bergabung ke BRICS, kita juga sedang mendaftar dan bergabung dengan OECD. Kita juga berpartisipasi dalam CPTPP. Jadi itu yang disampaikan oleh Presiden, kita akan bergabung dengan klub manapun yang kemudian nanti bisa memberikan keuntungan ekonomi bagi bangsa kita,” ujar Hasan Nasbi.
Indonesia terus berupaya menjaga keseimbangan antara kedaulatan wilayah dan kepentingan ekonomi dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, dengan tetap berpegang pada hukum internasional yang berlaku dan menjalin hubungan baik dengan negara-negara mitra (Marwan Aziz).
