Pemantauan kesehatan karang di Lingga Kepri. Foto : Aulia Rahman/DKP Kepri
TANJUNGPINANG, BERITALINGKUNGAN.COM – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menunjukkan langkah nyata dalam menjaga kekayaan lautnya. Dengan wilayah perairan seluas 24 juta hektare dan garis pantai sepanjang 2.368 km, Kepri kini siap menerapkan skema pendanaan berkelanjutan untuk memperkuat pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan.
Melalui penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), Kepri tak hanya mengandalkan anggaran rutin, tetapi mulai membuka peluang bagi pengelolaan yang fleksibel, transparan, dan mandiri—termasuk dari pendapatan jasa lingkungan dan dukungan donor internasional.
Langkah ini diumumkan oleh Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura dalam kunjungan kerjanya ke Pulau Mapur, Bintan. Menyusul kunjungan tersebut, DKP Kepri bersama Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) dan Yayasan Ecology Kepri menggelar pertemuan finalisasi dokumen untuk pengajuan skema BLUD.
“Dengan potensi laut yang tinggi, pengelolaannya tak bisa setengah-setengah. BLUD ini memberi fleksibilitas agar kawasan konservasi bisa dikelola lebih adaptif,” ujar La Ode M. Faisal, Sekretaris DKP Kepri kepada Beritalingkungan.com (22/05/2025).
Kawasan konservasi yang dikelola Pemprov Kepri saat ini meliputi lebih dari 1,7 juta hektare, mencakup dua kawasan yang telah ditetapkan: Taman Wisata Perairan Timur Pulau Bintan dan Wilayah Bintan II–Tambelan. Tiga kawasan lain—Lingga, Batam, dan Natuna—juga tengah dalam proses peningkatan status konservasinya.
Kepala DKP Kepri Said Sudrajad menekankan bahwa BLUD memungkinkan operasional kawasan konservasi tidak bergantung penuh pada APBD, melainkan dapat mengelola sendiri pendapatan yang sah untuk kegiatan seperti patroli, edukasi lingkungan, hingga pengembangan ekowisata.
“Dengan dana berkelanjutan dan tata kelola yang profesional, kita bisa pastikan manfaat laut tidak berhenti di generasi kita, tapi juga untuk anak cucu,” jelasnya.
Program ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk USAID Kolektif dan pendanaan Global Fund for Coral Reef.
Menurut Direktur Program Kelautan YKAN, Muhammad Ilman, sistem BLUD adalah model yang efektif dalam membangun lembaga pengelola kawasan konservasi yang tangguh dan berkelanjutan (Marwan Aziz).