Prabowo Sumbangkan 20.000 Hektar Lahan Pribadi untuk Konservasi Gajah di Aceh. Foto :Freepik/byrdyak.
ACEH, BERITALINGKUNGAN.COM – Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk mengalihkan 20 ribu hektare lahan yang dikelola PT Tusan Hutani Lestari di Aceh menjadi kawasan konservasi satwa liar mendapat apresiasi luas. Direktur WALHI Aceh, Ahmad Shalihin, menyebut langkah ini sebagai momentum penting bagi pemerintah untuk mendorong pemilik konsesi lain mengambil tindakan serupa.
“Harapan kita, keputusan PT Tusan Hutani Lestari menjadi pemicu bagi pemilik konsesi lain untuk mengalihkan lahannya demi perlindungan satwa liar, terutama yang menjadi habitat gajah, harimau, orang utan, dan badak,” ujar Shalihin di Banda Aceh, Senin (24/12).
Komitmen Presiden Prabowo ini ditindaklanjuti dengan kunjungan lapangan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Lahan yang berada di wilayah Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, hingga Aceh Utara ini nantinya akan diserahkan kepada World Wildlife Fund (WWF) untuk keperluan konservasi.
Momentum Baru untuk Perlindungan Satwa Liar
Shalihin menekankan pentingnya pemerintah mengambil langkah konkret untuk melindungi koridor satwa liar. Ia mengusulkan penundaan izin baru yang berpotensi mengancam habitat satwa hingga mencadangkan lahan tersebut untuk kawasan konservasi.
“Koridor satwa harus dipastikan aman dari aktivitas tambang atau perkebunan. Tidak hanya untuk gajah, tetapi juga untuk satwa kunci lainnya seperti harimau, orang utan, dan badak,” ujarnya seperti dikutip Beritalingkungan.com dari Antara (23/12/2024).
Hingga saat ini, WWF masih melakukan kajian mendalam terkait rencana pengelolaan kawasan konservasi tersebut, yang diproyeksikan selesai pada April 2025. Dari total 20 ribu hektare, sekitar 14 ribu hektare di wilayah Ketol, Aceh Tengah, dianggap paling cocok untuk habitat gajah.
Masih Banyak Tantangan
Meski kebijakan ini menjadi langkah awal yang baik, Shalihin menekankan bahwa masih banyak tantangan di lapangan. Salah satunya adalah potensi konflik dengan masyarakat lokal yang lahannya masuk dalam area konservasi.
“Pemberian 20 ribu hektare lahan ini hanyalah salah satu solusi. Masih ada pekerjaan besar untuk memastikan masyarakat tidak terdampak negatif dan tetap mendapat manfaat dari program konservasi ini,” jelasnya.
Keputusan Prabowo ini memberikan harapan baru bagi konservasi di Aceh, yang selama ini menghadapi ancaman dari tambang ilegal dan eksploitasi hutan. WALHI berharap kebijakan ini dapat menjadi langkah awal untuk menciptakan kebijakan perlindungan lingkungan yang lebih luas dan berkelanjutan (Ant/BL).
