Jakarta – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menyoroti maraknya praktik pertambangan pasir laut dan reklamasi yang dinilai mengancam keberlanjutan ekosistem pesisir Indonesia. Kritik tersebut disampaikan bertepatan dengan peringatan Hari Laut Sedunia pada Selasa (9/6/2026).
Sekretaris Jenderal KIARA, Susan Herawati, mengatakan Indonesia semestinya menjadi pelopor perlindungan laut sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, bukan justru membuka ruang eksploitasi wilayah pesisir dan laut. Menurutnya, berbagai kebijakan pemerintah telah melegalkan pemanfaatan ruang laut melalui pertambangan pasir laut dan reklamasi.
“Ironisnya, Indonesia yang dikenal sebagai negara kepulauan justru aktif mengeruk pasir laut dan menimbun wilayah pesisir serta lautnya sendiri. Ini adalah ironi besar yang harus menjadi refleksi bersama pada Hari Laut Sedunia,” ujar Susan dalam keterangannya, Selasa (9/6/2026).
Berdasarkan catatan KIARA, pemerintah telah menetapkan sedikitnya tujuh lokasi prioritas eksploitasi pasir laut dengan luas sekitar 588.615 hektare. Selain itu, rencana reklamasi yang tersebar di 28 provinsi mencapai lebih dari 3,5 juta hektare wilayah pesisir dan laut. KIARA menilai aktivitas tersebut berpotensi merusak habitat ikan, mengganggu wilayah tangkap nelayan tradisional, serta mengancam ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang yang berfungsi melindungi kawasan pesisir dari dampak krisis iklim.