ilustrasi, satu-satunya tempat penampungan air di Padang Alai Sumatera Barat. Foto : Marwan Azis/ Beritalingkungan.com
PADANG, BL- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengakui bahwa potensi sumber daya air (SDA) daerah ini untuk mendukungan pembagian kebutuhan air masyarakat perkotaan, pedesaan, pertanian dan industri secara adil dan merata belum terwujud.
Belum terwujudnya pembagian air yang adil dan merata tidak lepas dari sejumlah permasalahan dalam pengelolaan dan pemanfaatan SDA di Sumbar, terutama disebabkan oleh kerusakan infrastruktur, kata Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno dalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2011-2015 Sumbar di Padang, Minggu.
“Selain itu, juga disebabkan belum optimalnya pelayanan infrastruktur SDA yang sudah ada,”katanya.
Menurut dia, ada lima masalah utama dalam pengelolaan dan pemanfaatan SDA Sumbar. Pertama, tingkat kerusakan saerah aliran sungai (DAS) yang semakin parah disebabkan kerusakan di daerah hulu sungai yang cenderung terus berlangsung. Hal ini terjadi karena daerah tutupan lahan hutan di hulu sungai berubah menjadi lahan terbuka yang mengakibatkan besarnya limpasan air permukaan dan penyusutan infiltasi, katanya.
Kondisi ini berakibat turunnya ketersediaan air permukaan dan air tanah yang juga dipicu penggunaan air tanah tanpa terkendali, tambahnya.
Masalah SDA ini juga menyebabkan pencemaran air pada sungai-sungai yang melewati kawasan industri, pemukiman dan pertanian yang banyak emnghasilkan limbah. Masalah kedua, kerusakan sarana prasarana SDA akibat bencana alam, seperti kerusakan irigasi dan bendungan Batang Tongar di Kabupaten Pasaman Barat yang juga berdampak pada rusaknya saluran irigasi primer dan sekunder pada DAS batang tersebut.
Kerusakan juga disebabkan banjir dan galodo (longsoran tanah beserta bebatuan, red) yang sering melanda Sumbar, seperti di Sungai Tarap, Kabupaten Tanah Datar, banjir bandang di Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota karena meluapnya Batang Agam dan Batang Sinamar.
Selanjutnya, masalah ketiga, kurang optimalnya pelayanan jaringan irigasi yang sudah ada, sehingga diperlukan peningkatan fungsi jaringan ini dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Kurang optimalnya pelayanan ini dampak dari gempa 2005, 2007 dan 2009 di Sumbar yang menyebabkan kerusakan pada banyak saluran irigasi sehingga distribusi air untuk irigasi lahan teknis menjadi terganggu.
Masalah ke empat, operasi dan pemeliharaan prasarana SDA yang masih rendah mengakibatkan kerusakan tidak saja pada jaringan irigasi, tetapi juga pada DAS karena erosi dan pendangkalan sehingga terjadi inefisiensi pemanfaatan air. Sedangkan, masalah ke lima, masih lemahnya penyediaan, pengelolaan data dan informasi SDA, padahal data berkualitas sangat dibutuhkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan, termasuk dalam bidang SDA, tambahnya.(Ant)