 |
JAKARTA, BL- Visi misi pasangan kedua Capres dan Cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla (JK) dalam bidang lingkungan belum cukup kuat dalam perlindungan hutan, laut dan iklim.
Dalam dokumen visi-misinya pasangan Jokowi-JK masih menunjukkan batubara sebagai solusi energi di Indonesia, sementara Prabowo-Hatta juga mendorong peningkatan industri ekstraktif termasuk batu bara.
“Kami menantang pemerintah baru nanti untuk menetapkan target setidaknya 40% energi terbarukan pada 2030. Pada era krisis iklim ini sudah saatnya pemerintah beralih kepada energi aman, bersih, dan terbarukan. Eksploitasi SDA berlebihan dan merusak merupakan salah satu persoalan utama yang menghambat kemajuan ekonomi,” kata Kepala Greenpeace Indonesia Longgena Ginting dalam diskusi yang digelar Greenpeace di Jakarta pekan lalu.
Menurut mantan Direktur Eksekutif WALHI ini, komitmen dan program dalam visi-misi keduanya tampak masih sangat mengandalkan ekploitasi Sumber Daya Alam (SDA) untuk menopang pertumbuhan ekonomi, tanpa mendorong prinsip-prinsip keberlanjutan dan keadilan lingkungan dalam strategi pembangunan nasional. Padahal kondisi sumberdaya alam dan lingkungan hidup sudah ada dalam tahap kritis yang membutuhkan pemulihan segera.
Selain pengembangan industri ekstraktif di hulu, kedua pasangan Capres dan Cawapres juga berencana mengembangkan sektor industri hilir yang intensif menggunakan bahan kimia berbahaya dan berpotensi melepaskannya ke lingkungan tanpa menunjukan komitmen menuju nol pembuangan semua bahan kimia berbahaya dan penerapan prinsip kehati-hatian dan pendekatan pencegahan. Terkait pengembangan sektor-sektor tersebut, diperlukan investasi pada pembangunan inovasi kimia hijau (green chemistry) dan produksi bersih sebagai usaha perlindungan utama bagi lingkungan.
Disektor kelautan, pasangan Prabowo-Hatta kata Ginting, belum menjawab desakan kebutuhan pembenahan tata kelola perikanan, termasuk lemahnya evaluasi dan pengawasan perizinan yang akhirnya bermuara pada praktek perikanan ilegal dan penangkapan ikan berlebihan. Sementara pasangan Jokowi-JK juga tidak menyatakan akan memprioritaskan pembenahan terkait lemahnya tata kelola perikanan.
Pembangunan di sektor kehutanan mendapat tempat penting dalam visi dan misi kedua pasangan tersebut, namun tak satupun yang mengarah pada komitmen nol deforestasi. Jokowi-JK dalam visi-misinya lebih menitikberatkan pada pemberantasan penebangan liar yang selama ini identik dengan praktek penebangan hutan tanpai ijin yang dilakukan oleh masyarakat adat/ lokal yang bergantung hidup pada hutan, di sisi lain praktek konversi hutan skala besar oleh korporasi belum menjadi perhatian.
Pasangan Prabowo-Hatta menegaskan tentang keanekaragaman hayati, flora dan fauna sebagai bagian dari aset bangsa dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup, akan tetapi hal ini juga tidak sepenuhnya memberikan komitmen perlindungan hutan dan gambut tersisa.
Menurut Ginting, Greenpeace mengakui agenda lingkungan lebih jelas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, tapi diharapkan tidak sekedar menjadi tempelen. “Kami mengharapkan adanya komitmen yang lebih kuat disampaikan kepada publik pada tanggal 5 Juli yang akan datang pada saat debat terbuka tentang isu lingkungan nanti”,tambahnya.
Hal senada juga disampaikan Juru Kampanye Climate and Energy Campaign Greenpeace Indonesia Arif Fiyanto. Menurut Arif, visi misi kedua capres-cawapres sudah menempatkan agenda perbaikan lingkungan hidup. Namun tidak konsisten dengan solusi yang ditawarkan.
“Satu sisi pasangan Jokowi-JK menempatkan perubahan iklim sebagai isu prioritas. Namun visi misi masih mencantumkan batu bara sebagai sumber energi sekaligus pendapatan negara.”jelasnya.
Seraya menambahkan, kedua capres menempatkan isu iklim global sebagai agenda prioritas, termasuk kedaulatan energi. Sepintas ada kemiripan, namun misi tim Jokowi-JK tidak konsisten karena disektor kedaulatan energi, Jokowi masih menekankan penggunaan batu bara, padahal emisinya sangat tinggi dan banyak negara yg sudah meninggalkan. “Ini perlu diperbaiki,”ujarnya.
Sementara itu, salah satu tim sukses Jokowi juga hadir dalam acara diskusi itu, Masanto mengatakan, penduduk indonesia terbesar ke empat didunia, sehingga wajib hukumnya u/melestarikan lingkungan. Sumber daya alam yang tidak terbaharui seperti seperti minyak, pasti suatu saat akan habis, sehingga perlu mencari sumber energi altenative.
Menurut anggota Komisi 7 DPR RI ini, anggaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) sangat memberatkan, sehingga perlu dikurangi dan beralih menggunakan bahan bakar terbarukan. “Secara pelan-pelan pemerintah harus mulai menggunakan energi alternatif lebih terbarukan. Energi alternative butuh investasi yg besar sehingga perlu dikajih kembali,” tuturnya.
Acara diskusi ini sedianya juga dihadiri tim sukses Prabowo – Hatta Rajasa, sayang hingga acara berakhir tak satu pun tim sukses Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang hadir. (Marwan Azis).
