Ilustrasi perdagangan karbon sektor kehutanan. Dok : Beritalingkungan.com
JAKARTA, BERITALINGKUNGAN.COM– Langkah besar diambil Indonesia dalam mitigasi perubahan iklim dengan segera diresmikannya perdagangan karbon sektor kehutanan.
Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni menegaskan bahwa program ini bukan hanya tentang mengurangi emisi karbon, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi hijau secara berkelanjutan.
Potensi Ekonomi yang Menggiurkan
Dalam tahap awal, perdagangan karbon ini mencakup dua skema utama: Pengelolaan hutan oleh swasta (Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan/PBPH) dan Perhutanan Sosial. PBPH berpotensi menyerap 20-58 ton CO₂ per hektare dengan harga USD 5-10 per ton CO₂, sedangkan Perhutanan Sosial memiliki potensi lebih besar, mencapai 100 ton CO₂ per hektare dengan harga hingga EUR 30 per ton CO₂.
Secara nasional, potensi perdagangan karbon pada 2025 diperkirakan mencapai 26,5 juta ton CO₂, dengan nilai transaksi fantastis antara Rp1,6 hingga Rp3,2 triliun per tahun. “Jika dimaksimalkan hingga 2034, nilai ini bisa meroket hingga Rp258,7 triliun, dengan kontribusi pajak dan PNBP mencapai puluhan triliun rupiah,” kata Raja Juli melalui keterangan persnya beberapa waktu lalu.
Dampak Lingkungan dan Sosial
Tak hanya berdampak pada ekonomi, program ini juga berkontribusi terhadap upaya reforestasi melalui strategi Afforestation, Reforestation, and Revegetation (ARR). Selain itu, sektor ini berpotensi menciptakan 170 ribu lapangan kerja baru, membuka peluang bagi masyarakat lokal untuk terlibat dalam proyek karbon yang mendukung kelestarian hutan.
Langkah Strategis dan Tantangan Global
Untuk memastikan daya saing global, pemerintah tengah menuntaskan Mutual Recognition Agreement (MRA) dengan standar internasional seperti Verra, Gold Standard, dan Plan Vivo. Selain itu, revisi Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK) sedang dilakukan guna meningkatkan efektivitas dan transparansi perdagangan karbon di Indonesia.
Menteri Raja Juli Antoni optimis bahwa langkah ini akan menjadikan Indonesia sebagai pemain utama dalam ekonomi hijau. “Perdagangan karbon sektor kehutanan bukan hanya peluang ekonomi, tetapi juga komitmen nyata Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim, sesuai dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” pungkasnya.
Dengan langkah strategis ini, Indonesia berpeluang besar menjadi pemimpin dalam perdagangan karbon global, sekaligus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan (Marwan Aziz).
