 |
| Maladewa, negara di kepulauan Pasifik yang paling terancam dampak perubahan iklim, bila muka air laut naik, maka penduduknya siap-siap bermigrasi kenagara lain. |
JAKARTA, BL- Dinamika kependudukan, termasuk di dalamnya perubahan struktur usia, migrasi dan pola urbanisasi merupakan isu-isu penting didalam mengembangkan strategi mitigasi dan adaptasi yang komprehensif dalam menghadapi perubahan iklim.
Sebagai respon terhadap berbagai isu ini Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa(UNFPA) bekerjasama dengan Urban and Regional Development Institute (URDI), Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dan Pemerintah Kota Semarang menyelenggarakan lokakarya bertema Dinamika Kependudukan dan Perubahan Iklim di Indonesia di Semarang pada 17-18 Oktober 2013 mendatang.
Pemerintah Indonesia telah memulai upaya untuk secara strategis menerapkan dinamika kependudukan dan perubahan iklim ke dalam program nasional perubahan iklim. UNFPA sebelumnya telah mengidentifikasikan strategi untuk mengatasi masalah pertumbuhan populasi sebagai bagian dari prioritas program Kependudukan dan Pembangunan. Dalam kaitan itu, UNFPA bekerjasama dengan DNPI dan BKKBN telah menerbitkan sejumlah laporan teknis, antara lain: Dinamika Kependudukan dan Perubahan Iklim di Indonesia: Mobilitas untuk Masa Depan yang Berkelanjutan (2011); Memo Kebijakan atas Dinamika Kependudukan dan Dimensi Manusia pada Perubahan Iklim di Indonesia (Agustus, 2012), dan Urbanisasi, Demografi dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim di Semarang, Indonesia (September 2013).
“Berbagai dokumen kebijakan ini telah memberikan gambaran tentang pentingnya aspek kependudukan untuk diintegrasikan kedalam kebijakan perubahan iklim. Lebih dari 200 juta penduduk Indonesia saat ini yang akan meningkat terus dimasa depan, bukan hanya sumberdaya yang potensial bagi Indonesia, tetapi juga punya dampak yang signifikan pada perubahan iklim” ungkap Rachmat Witoelar, Utusan Khusus Presiden untuk Perubahan Iklim sekaligus sebagai Ketua Harian DNPI. “Pilihan untuk membangun ekonomi hijau bagi pembangunan Indonesia dengan mempertimbangkan dinamika kependudukan sudah tidak bisa ditawar lagi bila pembangunan ekonomi kita ingin berlanjut”, imbuh mantan Menteri Lingkungan Hidup ini.
Memo Kebijakan tersebut memaparkan pemahaman awal yang berdasar pada bukti (evidence-based) tentang bagaimana dinamika kependudukan – yang menghubungkan pertumbuhan dan komposisi kependudukan – dapat berkontribusi pada cepatnya pertumbuhan emisi gas rumah kaca atau greenhouse gas emissions (GHG) akibat pembakaran bahan bakar fosil di Indonesia. Perspektif demografis sesungguhnya membantu mengintegrasikan berbagai dimensi manusia – ekonomi, politik, sosial dan budaya, serta demografi – yang mempengaruhi perubahan iklim ke dalam sebuah kerangka kerja (framework) bersama yang dapat digunakan sebagai acuan dalam perumusan kebijakan.
Pada kuartal terakhir 2012, UNFPA dan International Institute for Environment and Development (IIED), bekerjasama dengan URDI dan seorang Visiting Professor dari Brown University menyusun penelitian terkait urbanisasi, perubahan iklim dan demografi di wilayah perkotaan Semarang. Hasil penelitian tersebut akan didiskusikan di dalam sebuah workshop yang dihadiri oleh pembuat kebijakan, peneliti, penduduk sipil, organisasi internasional dan pemerintah guna mencari kemungkinan dalam bentuk kebijakan sebagai upaya tanggapan.
Penelitian studi kasus tersebut menyoroti beberapa daerah di Semarang yang paparan terhadap bahaya akibat perubahan iklimnya bersinggungan dengan karakteristik sosial dan demografi sehingga memperburuk keadaan yang memang sudah rentan. Penelitian menunjukkan bagaimana dinamika kependudukan mempengaruhi penyebab dan dampak dari perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia. Isu-isu terkait dinamika kependudukan meliputi struktur penduduk dan distribusi geografis, bukan sekedar pada jumlah dan tingkat pertumbuhan penduduk semata.
Dampak dari perubahan iklim menjadi tantangan tidak hanya bagi lingkungan Indonesia, tetapi juga terhadap pencapaian dan keberlangsungan tujuan pembangunan sosial-ekonomi.
Penelitian tersebut mengidentifikasikan opsi kebijakan berbasis kependudukan (population-based) untuk mengurangi emisi GHG di Indonesia yang memerlukan pengembangan dan penerapan lebih lanjut, seperti (1) perbaikan besar-besaran dalam efisiensi energi di kawasan perkotaan melalui perencanaan tata ruang dan intervensi yang bersifat evidence-based; (2) revitalisasi program keluarga berencana nasional dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya mitigasi gas rumah kaca di Indonesia untuk 40 tahun mendatang, dan seterusnya; (3) investasi besar-besaran dalam pendidikan untuk anak muda merupakan komponen penting dalam kesuksesan strategi adaptasi dan peralihan menuju ekonomi hijau; (4) banyak hal yang dapat dipromosikan – terutama di kalangan pemuda dan kelas menengah yang terus tumbuh – mengenai keuntungan pilihan hidup hijau dan gaya hidup berkelanjutan untuk membantu menurunkan kenaikan intensitas karbon yang saat ini meningkat tajam; dan (5) pengumpulan data lebih lanjut dibutuhkan untuk analisis yang lebih komprehensif dan rinci terhadap hubungan stategis antara dinamika kependudukan dan perubahan iklim.
“Perubahan iklim berkaitan erat dengan manusia, bukan hanya iklim. Studi ini menyajikan pemahaman tahap awal yang bersifatevidence-based tentang bagaimana interelasi dinamika kependudukan seperti ukuran, komposisi, dan distribusi populasi dapat berkontribusi terhadap perubahan iklim,” ungkap Jose Ferraris, Perwakilan UNFPA untuk Indonesia.
Selain itu, perhatian atas dinamika kependudukan telah diungkapkan melalui forum internasional seperti Konferensi PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan yang digelar di Rio de Janeiro, Brasil, pada Juni tahun lalu. Para ahli setuju bahwa masalah kependudukan sangat erat kaitannya dengan perubahan iklim. Namun, wacana kebijakan tentang perubahan iklim saat ini baik di tingkat internasional maupun dalam negara belum mempertimbangkan peran dinamika kependudukan.
Komposisi kependudukan sesungguhnya sama pentingnya karena dapat membantu mengintegrasikan berbagai dimensi manusia yang mempengaruhi perubahan iklim, yaitu ekonomi, politik, sosial dan budaya, serta demografi. “Untuk lebih memahami peran kependudukan dalam perubahan iklim, kita harus memperhatikan dimensi manusianya. Dengan demikian, kita dapat melihat perubahan iklim dari sudut pandang dinamika kependudukan, yang meliputi perubahan struktur usia, migrasi, dan pola urbanisasi,” ungkap Deputi Bidang Pengelolaan Penduduk BKKBN Wendy Hartanto.
Para pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan dinamika kependudukan dalam rancangan strategi adaptasi dan mitigasi pada berbagai skala dan tingkatan administrasi, serta memanfaatkan sinergi yang kemungkinan terdapat dalam kebijakan terkait kependudukan dengan kebijakan untuk mengurangi intensitas energi dan karbon. Para peneliti perlu mengidentifikasi dengan tepat dan mempelajari secara mendalam hubungan sebab-akibat antara dinamika kependudukan dan juga harus mempertimbangkan dampak sosial dari rencana kebijakan dan intervensi terkait perubahan iklim.
“Oleh sebab itu, workshop yang diselenggarakan oleh UNFPA, URDI, DNPI, BKKBN, dan Pemerintah Kota Semarang ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dan pandangan dari para pemangku kepentingan tentang dinamika kependudukan dan kaitannya dengan perubahan iklim. Selain itu, workshop juga dapat merumuskan langkah ke depan dalam menerapkan penelitian serupa di daerah lain di Indonesia dalam konteks urbanisasi,” ungkap Rachmat Witoelar lebih jauh.
