JAKARTA, BERITALINGKUNGAN.COM – Yayasan ICLEI Indonesia dalam rangkaian kegiatan One Planet City Challenge (OPCC) menyelenggarakan Lokakarya Media bertajuk “Percepatan Pencapaian Target Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim”. Lokakarya diselenggarakan untuk memperbesar porsi dan cakupan pemberitaan dengan informasi yang benar dan tepat serta inspiratif, baik yang bersumber dari pemerintah daerah, pakar, aktivis lingkungan dan masyarakat.
Country Manager ICLEI Indonesia Ari Mochamad saat membuka lokakarya mengatakan, pemberitaan mengenai krisis iklim, perubahan lingkungan, terobosan yang inovatif, membangun kesadaran kolektif untuk melakukan tindakan dan informasi lain yang terkait perlu untuk disebarluaskan. Terutama upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah melalui pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim.
Saat ini, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mempercepat pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC), yang merupakan komitmen setiap negara untuk mencapai masa depan rendah karbon dan berketahanan iklim.
“Oleh karena itu, upaya pemerintah kota/kabupaten perlu didukung dengan pengumpulan data dan pembuatan profil iklim aksi daerah yang kuat, yang akan membantu pemangku kepentingan pada tingkat daerah untuk mendukung pemerintah nasional dalam akselerasi capaian NDC,” jelas Ari.
Kepala Seksi Inventarisasi GRK Sektor Energi dan IPPU dari Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring Pelaporan dan Verifikasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Ratnasari memberikan paparan tentang “Kebijakan dan Instrumen Pendukung dalam Pencapaian Target NDC”.
Ratnasari menjelaskan jika saat ini instrumen pendukung pencapaian NDC dibuat dengan sangat spesifik yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
“Dari hasil (COP 26) Glasgow kemarin, yang dibutuhkan adalah peran subnasional. Ini sangat penting karena sebagai motor penggerak dari isu perubahan iklim. Dukungan kebijakan daerah dan pendanaan sangat penting,” katanya.
Ratnasari menambahkan, “Kami yang di (pemerintahan) nasional sangat mengharapkan adanya informasi, mulai mendengarkan dari pemerintah daerah, kira-kira kebutuhannya apa. Implementasi harus disesuaikan dengan kondisi kita, sehingga maksimal untuk mendukung penurunan gas rumah kaca di dunia.”
Senada dengan itu, Irfan Darliazi Yananto, Fungsional Perencana Direktorat Lingkungan Hidup dari Kementerian PPN/Bappenas menyampaikan tentang pentingnya pembangunan rendah karbon. Salah satu pendekatan yang telah dikaji adalah konsep ekonomi sirkular untuk pengendalian perubahan iklim.
“Perlu mulai bergerak dari ekonomi yang sifatnya linier ke closed loop ekonomi sirkular, dimana akan terjadi proses melingkar, mulai dari memproses, desain/manufaktur, consumer goods, collection, recycling, dan kembali lagi ke proses,” kata Irfan.
Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Ahli Perencana (IAP) Indonesia Hendricus Andy Simarmata menjelaskan tentang pentingnya perencanaan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di daerah.
Itu sebabnya, IAP mendorong pemaduan aksi iklim dalam prosedur dan siklus perencanaan pembangunan dengan mengembangkan sejumlah alat ukur dan perangkat penilaian.
“Dari sisi infrastruktur bangunan, efisiensi energi dan energi yang hijau melalui zoning regulation seperti low emission zone merupakan sebagian dari pendekatan yang bisa diterapkan,” tandasnya. (Jekson Simanjuntak)
