JAKARTA, BERITALINGKUNGAN.COM – Sektor perikanan menjadi salah satu potensi unggulan ekonomi mengingat luas perairan Indonesia mencapai 70 persen dari total wilayah. Bahkan, meskipun pandemi Covid-19 melanda, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, sektor perikanan menunjukkan pertumbuhan positif di kuartal kedua tahun inii.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini mengatakan, kondisi perikanan tangkap di Indonesia sangat majemuk dan membutuhkan sinergi semua pemangku kepentingan untuk mewujudkan tata kelola yang berkelanjutan.
Perikanan tangkap, kondisinya juga multispecies, multihabitat, multigear dan multistakeholder. “Untuk itu diperlukan sinergi, kolaborasi dan harmoni agar tercipta tata kelola yang berkelanjutan,” kata Zaini dalam webinar Optimasi Tata Kelola Perikanan Berkelanjutan Melalui Pengelolaan Terukur dan Kolaboratif, di Jakarta, Selasa (24/8).
Zaini menambahkan, pentingnya menerapkan keseimbangan dalam pengelolaan yang merupakan wujud prinsip ekonomi biru. Hal itu meliputi efisiensi sumber daya alam, penerapan nilai ekonomi dan sosial yang seimbang dan tidak semata-mata fokus pada profit, serta ramah lingkungan dan berkelanjutan.
“Contoh pengejawantahan prinsip-prinsip tersebut dalam model bisnis adalah melalui penangkapan ikan yang ramah lingkungan, pengembangan pelabuhan ikan yang berwawasan lingkungan, dan pengolahan limbah perikanan,” katanya
Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) Herlina Hartanto menyampaikan bahwa lembaganya sedang mengerjakan Fisheries Improvement Project atau proyek peningkatan perikanan bekerja sama dengan enam perusahaan anggota ADI.
“Perusahan-perusahaan tersebut berkomitmen untuk mendapatkan kakap dan kerapu dari sumber yang dikelola secara berkelanjutan,” ujarnya.
Lebih jauh, Herlina mengatakan, pengelolaan perikanan secara berkelanjutan merupakan mandat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perikanan. Karena itu, YKAN mendukung KKP melakukan praktik pengelolaan perikanan yang terukur dan didukung data yang sahih.
Dengan pengelolaan yang baik, akan terbuka kesempatan bagi perikanan kakap dan kerapu untuk memenuhi standar keberlanjutan dari Marine Stewardship Council.
“Informasi dan data perlu digunakan untuk merumuskan strategi, rencana kerja dan yang lebih penting lagi aksi-aksi kunci untuk menjamin keberlanjutan perikanan kakap dan kerapu di Indonesia,” papar Herlina.
Tata Kelola Perikanan
Strategi tata kelola perikanan kakap, tuna dan kerapu secara berkelanjutan terus dilakukan. Salah satu instrumen pendukung yang diperlukan adalah penyiapan data yang terintegrasi.
Selain itu, nelayan menjadi aktor penting yang harus dilibatkan terkait pendataan. Inisiatif tersebut dilakukan oleh KKP dengan dukungan YKAN melalui program Crew Operating Data Recording System (CODRS), metode pendataan ikan yang dilakukan oleh nelayan.
Direktur Program Perikanan Berkelanjutan YKAN Peter Mous menjelaskan, program CODRS diperlukan untuk memantau stok ikan kakap, kerapu, dan tuna secara waktu nyata (real time) dan mengumpulkan data status stok 50 spesies kakap dan kerapu di 11 wilayah pengelolaan perikanan di Indonesia.
”Kami bekerja sama dengan kurang lebih 500 kapal nelayan untuk mendapatkan data perikanan. Nelayan yang membantu pendataan dilatih untuk mengambil foto seluruh hasil tangkapan ikan di atas papan ukur,” terangnya.
Pelibatan nelayan, menurut Peter jauh lebih praktis dan mudah dilakukan ketimbang menuliskan dan mencatat hasil tangkapan ikan dengan menggunakan pena dan buku catatan. Hal itu sekaligus mengurangi risiko kesalahan mengidentifikasi ikan yang kerap terjadi dalam pencatatan secara manual.
Nantinya, dari data yang dikumpulkan nelayan, semua pihak dapat memperoleh gambaran terkini mengenai populasi kakap dan kerapu. “Data juga digunakan untuk mendukung kebijakan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan,” tandasnya. (Jekson Simanjuntak)
