Sanksi Tegas bagi PBPH Nakal, 18 Izin Usaha Dicabut, Hutan Kembali ke Negara

JAKARTA, BERITALINGKUNGAN.COM– Pemerintah semakin tegas dalam menegakkan aturan terkait pengelolaan hutan. Melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sebanyak 18 unit Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dicabut setelah terbukti melanggar kewajiban mereka dalam mengelola kawasan hutan.

Pencabutan izin ini mencakup kawasan hutan di berbagai wilayah, seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua. Beberapa perusahaan besar yang terdampak kebijakan ini antara lain PT. Plasma Nutfah Marind Papua dengan lahan seluas 64.050 hektare di Merauke, serta PT. Talisan Emas yang mengelola 54.750 hektare di Maluku.

Menurut regulasi yang diatur dalam PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, setiap pemegang PBPH wajib menyusun rencana kerja, melakukan pemanfaatan lahan dalam jangka waktu tertentu, serta memenuhi aspek keberlanjutan dalam pengelolaan hutan. Namun, banyak perusahaan yang mengabaikan tanggung jawab tersebut.

“Langkah ini diambil demi menjaga kelestarian hutan dan menghindari eksploitasi liar yang merugikan lingkungan. Setiap pemegang izin harus memahami bahwa hutan bukan hanya sumber daya ekonomi, tetapi juga memiliki fungsi ekologi yang harus dijaga,” ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Kehutanan, Krisdianto, S.Hut., M.Sc., Ph.D melalui keterangan persnya di Jakarta (24/02/2025)

Ia menuturkan dengan pencabutan izin ini, kawasan hutan yang sebelumnya dikelola oleh perusahaan akan kembali menjadi hutan negara. Pemerintah akan melakukan kajian lebih lanjut mengenai potensi lahan tersebut, apakah akan dialokasikan untuk pemberian izin baru atau digunakan untuk kepentingan konservasi dan sosial.

Tak hanya itu, perusahaan yang izinnya dicabut diwajibkan untuk segera menghentikan semua kegiatan, menyerahkan aset tidak bergerak kepada negara, serta menyelesaikan kewajiban finansial mereka.

Langkah tegas ini diharapkan menjadi peringatan bagi perusahaan lain agar lebih bertanggung jawab dalam mengelola hutan. Pemerintah berkomitmen untuk menindak tegas pelanggar, demi memastikan bahwa hutan Indonesia tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh generasi mendatang.

Pada tahun 2025 ini, Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari telah mencabut 18 (delapan belas) unit PBPH yang berada di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. Berikut adalah ke- 18 unit PBPH yang dicabut melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan.

(Marwan Aziz).