JAKARTA/MOSKOW, BERITALINGKUNGAN.COM — Dari sebuah ruangan rapat di jantung Rusia, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tampil di layar konferensi video. Di balik layar digital yang menghubungkannya langsung dengan Istana Kepresidenan Jakarta, Presiden memimpin rapat terbatas penting yang membahas nasib empat titik daratan kecil di ujung barat Nusantara.
Empat pulau itu adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek, selama ini menjadi objek sengketa antara dua provinsi yang bertetangga: Aceh dan Sumatra Utara. Namun hari ini, dari Moskow, keputusan tegas lahir.
“Secara administratif, keempat pulau tersebut masuk ke dalam wilayah Provinsi Aceh,” tegas Presiden Prabowo, setelah menelaah dokumen-dokumen resmi yang menguatkan dasar keputusannya (17/06/2025).
Peta yang Bergerak, Pulau yang Diam
Pulau-pulau kecil ini mungkin tidak masuk radar utama peta pariwisata nasional. Namun di mata geopolitik dan pemerintahan, batas wilayah — sekecil dan sejauh apa pun — adalah cerminan dari kedaulatan, identitas, dan pelayanan publik.
Rapat terbatas yang berlangsung pada Selasa itu dihadiri oleh sejumlah tokoh penting: Wakil Ketua DPR Prof. Sufmi Dasco Ahmad, Mendagri Tito Karnavian, Mensesneg Prasetyo Hadi, serta dua gubernur yang wilayahnya terlibat langsung dalam diskusi: Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Gubernur Sumut Bobby Nasution. Di tengah layar yang memantulkan wajah-wajah pemimpin itu, diplomasi dan sejarah saling bertemu.
Geografi, Politik, dan Nasionalisme
Bagi masyarakat pesisir di Aceh, pulau-pulau ini bukan hanya titik koordinat di laut — mereka adalah ladang ikan, tempat berteduh kapal, dan bagian dari jati diri lokal.
Keputusan yang diambil oleh Presiden bukan hanya berdasarkan peta, tetapi juga pada kedaulatan sejarah dan kebutuhan pelayanan publik.
Lebih dari itu, keputusan ini memperlihatkan bagaimana negara hadir dengan ketegasan dan kejelasan di wilayah yang kadang dilupakan oleh cahaya pusat.
Yang menarik, keputusan ini diambil bukan dari ruang Sidang Kabinet di Jakarta, melainkan dari sebuah perjalanan diplomasi ke Rusia. Ini menandai era baru kepemimpinan yang tidak mengenal batas ruang — saat teknologi video konferensi menjembatani ribuan kilometer untuk mengambil keputusan penting tentang batas negara.
Dalam geopolitik Indonesia yang berbasis kepulauan, satu pulau bisa berarti satu bab sejarah. Empat pulau di ujung Sumatra kini mendapatkan kejelasan: mereka bagian dari Provinsi Aceh, setelah sebelumnya sempat diputuskan Mendagri sebagai bagian dari Sumatera Utara, namun keputusan kini dibatalkan oleh Presiden Prabowo, sehingga Aceh tetap memiliki ke empat pulau tersebut (Marwan Aziz).