Oleh : Marwan Aziz*
Jakarta Selatan, sebagai salah satu wilayah di DKI Jakarta, menghadapi berbagai tantangan perkotaan, salah satunya adalah masalah banjir. Banjir telah menjadi masalah kronis yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat serta menimbulkan kerugian ekonomi dan kerusakan infrastruktur.
BPBD DKI Jakarta menyebut kerugian akibat banjir di Jakarta mencapai Rp2,1 triliun per tahun. Angka ini muncul berdasarkan kalkulasi dari banyaknya aktivitas perekonomian yang terganggu akibat banjir. Berdasarkan data yang dirilis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, terdapat 25 kelurahan rawan bencana banjir. Puluhan kelurahan rawan banjir itu tersebar di empat wilayah kota Jakarta, dan Jakarta Selatan merupakan daerah yang paling banyak rawan banjir.
Wilayah Jakarta Selatan yang dikategorikan rawan banjir ada 9 wilayah meliputi Cipete Utara, Petogogan, Cipulir, Pondok Pinang, Ulujami, Pondok Labu, Bangka, Pejaten Timur, dan Jati Padang. Sementara di Jakarta Barat hanya terdapat 5 wilayah dikategorikan rawan banjir, Jakarta Timur ada 8 wilayah rawan banjir, Jakarta Utara ada 3 daerah rawan banjir, sementara di Jakarta Pusat tidak ada wilayah dikategori rawan banjir.
Berdasarkan data tersebut, Jakarta Selatan memiliki tingkat kerawanan banjir yang cukup tinggi. Oleh karena itu, sangat diperlukan mitigasi dengan cara seperti normalisasi sungai untuk menekan kerugian karena banjir tersebut. Permasalahan banjir di Jakarta Selatan membutuhkan penanganan yang komprehensif dan berkelanjutan.
Permasalahan Banjir di Jakarta Selatan
Banjir menjadi salah satu permasalahan yang tak kunjung usai di Jakarta Selatan. Setiap musim hujan, daerah ini kerap dilanda banjir yang mengakibatkan kerugian ekonomi, gangguan aktivitas, serta dampak kesehatan yang serius bagi masyarakat.
Berbagai faktor menjadi penyebab utama banjir di wilayah ini, mulai dari curah hujan tinggi hingga buruknya sistem drainase.
Faktor Penyebab Banjir
1.Curah Hujan Tinggi
Jakarta Selatan sering mengalami curah hujan tinggi terutama pada musim hujan. Intensitas curah hujan yang tinggi menyebabkan kapasitas drainase dan sungai tidak mampu menampung volume air yang besar. Akibatnya, air hujan meluap ke permukiman dan jalanan, mengakibatkan banjir.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) hampir setiap saat selalui menghimbau warga DKI Jakarta untuk mewaspadai potensi curah hujan tinggi dari wilayah selatan Ibu Kota, termasuk Bogor dan sekitarnya. Menurut Koordinator Bidang Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca BMKG, Miming Saepudin, meskipun prediksi curah hujan untuk DKI Jakarta umumnya berkategori rendah hingga menengah, wilayah selatan diperkirakan akan mengalami curah hujan yang tinggi.
Curah hujan yang tinggi di Jakarta Selatan memiliki risiko besar terhadap terjadinya genangan dan banjir, terutama jika disertai dengan fenomena rob serta banjir kiriman dari wilayah Bogor. Data historis BMKG menunjukkan bahwa banjir besar di Jakarta cenderung terjadi pada bulan Januari dan Februari, periode yang bersamaan dengan tingginya curah hujan.
Beberapa fenomena alam yang turut mempengaruhi curah hujan tinggi di wilayah selatan DKI Jakarta, seperti seruakan dingin, Madden Julian Oscillation (MJO), dan Borneo vortex yang terjadi di Laut Cina Selatan. Kehadiran fenomena-fenomena ini dapat meningkatkan potensi banjir di beberapa wilayah DKI Jakarta. Secara umum, musim hujan di Jakarta bersifat normal, namun curah hujan di Jakarta Selatan diprediksi lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya. BMKG memprediksi puncak musim hujan tertinggi di wilayah DKI adalah pada bulan Februari, dengan durasi hujan yang bisa mencapai 10 hingga 15 dasarian (periode 10 hari).
2.Pengelolaan Tata Ruang
Urbanisasi yang pesat di di Jakarta termasuk di Jakarta Selatan tanpa perencanaan tata ruang yang baik telah mengurangi area resapan air. Banyak lahan hijau dan daerah resapan yang beralih fungsi menjadi area pemukiman atau komersial. Hal ini memperburuk situasi banjir karena air hujan tidak dapat meresap ke dalam tanah dengan efektif dan langsung mengalir ke drainase yang kapasitasnya terbatas.
Jakarta saat ini sedang menghadapi tantangan yang tak terelakkan. tata ruang yang berorientasi pada kepentingan ekonomi tidak berwawasan ekologi serta krisis iklim yang terjadi secara global telah terakumulasi memperparah kerawanan Jakarta yang secara geografis sudah memiliki potensi bencana alami. Hal tersebut turut juga diperparah dengan kecenderungan pemerintah yang menjawab persoalan lingkungan hidup dengan pendekatan praktis melalui proyek infrastruktur.
Secara geografis, Jakarta yang berbentuk cekungan dan menjadi muara dari 13 sungai yang berhulu di luar kota memiliki kerentanan alami terhadap beberapa bencana seperti banjir sungai dan rob. Bagian selatan Jakarta yang cenderung berbukit juga memiliki potensi kerawanan longsor sementara semakin ke Utara yang terbentuk dari tanah lapisan aluvial cenderung berpotensi mengalami penurunan tanah dan banjir rob.
Alih-alih meredam risiko bencana yang sudah ada, pembangunan Jakarta dari tahun ke tahun justru dilakukan secara sporadis dan destruktif. Atas nama pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, ruang-ruang dengan fungsi ekologis terus digerus untuk menunjang Jakarta sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan bisnis. Wilayah selatan Jakarta yang merupakan kawasan berbukit dan memiliki fungsi resapan air ini turut mengalami pembangunan pesat sebagai penunjang ekonomi. Dalam konteks peruntukan lahan, Jakarta tidak pernah bisa konsisten mempertahankan area hijau yang sejatinya memiliki fungsi ekologi berupa area resapan dan penangkap emisi.
Berdasarkan data yang diolah Walhi Jakarta dari beberapa sumber tahun 2023, Jakarta sudah kehilangan sekitar 22.656 hektar RTH dalam kurun 39 tahun. Sudah kehilangan banyak area resapan dan parkir air, kemampuan tanah menyerap air hujan pun terus dikurangi dengan pembangunan bangunan fisik yang menutup permukaan tanah.
Catatan Walhi Jakarta, sampai tahun 2021, 93 persen lahan ibu kota sudah terbangun. Selain itu, Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan (DCKTRP) DKI Jakarta pada 2019 juga menyebutkan, hampir 90 persen permukaan tanah Jakarta tertutup beton.
3.Sistem Drainase yang Buruk
Genangan di wilayah permukiman sepanjang Kali Ciliwung tidak hanya disebabkan luapan dari kali. Seperti beberapa lokasi di Jakarta Selatan, genangan di permukiman disebabkan oleh drainase yang buruk. Kondisi tersebut diperparah oleh kondisi infrastruktur drainase di Jakarta Selatan banyak yang sudah tua dan tidak mampu mengakomodasi volume air yang besar. Saluran drainase sering tersumbat oleh sampah dan sedimentasi, sehingga air tidak dapat mengalir dengan lancar. Kondisi ini diperburuk oleh kurangnya pemeliharaan rutin pada sistem drainase.
Sistem drainase di Jakarta masih buruk sehingga terjadi genangan air setelah diguyur hujan lebat. Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Nirwono Joga seperti dikutip dari Koran Sindo tanggal 3 Februari 2020 menilai, genangan air muncul karena sistem drainase buruk. Menurut dia, drainase Jakarta saat ini hanya berfungsi 33% sehingga volume air yang datang tak mampu tertampung dengan baik.
4.Penurunan Permukaan Tanah
Eksploitasi air tanah yang berlebihan di Jakarta Selatan menyebabkan penurunan permukaan tanah, terutama di daerah padat penduduk. Penurunan permukaan tanah ini membuat kawasan tersebut lebih rentan terhadap banjir, karena posisi tanah menjadi lebih rendah dan mudah terendam air.
Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut tanah di Jakarta turun 0,04 hingga 6,30 cm per tahun selama periode 2015-2022, Dengan pengendalian penggunaannya, air tanah ini masih memiliki fungsi untuk menjaga lingkungan seperti mencegah terjadinya penurunan tanah atau amblesan tanah dan intrusi air laut.
5.Pendangkalan dan Penyempitan Sungai
Kemampuan 13 sungai utama yang melintasi Jakarta terus menurun. Padahal, sungai merupakan aktor penting dalam mengatasi banjir di ibukota. Kesulitan mengontrol kemelimpahan sampah di aliran sungai, diikuti pendangkalan sungai, penyempitan luas dan perubahan fungsi kawasan resapan air kian memperparah kondisi,
Akibatnya, sangat kecil peluang Jakarta untuk lepas dari ancaman siklus banjir tahunan. Sungai-sungai yang melintasi Jakarta Selatan mengalami pendangkalan dan penyempitan akibat sedimentasi dan sampah. Hal ini mengurangi kapasitas aliran air sungai, sehingga ketika terjadi hujan deras, air sungai meluap dan menggenangi area sekitarnya.
Dari 13 sungai yang mengalir di Jakarta, Sungai Ciliwung memiliki dampak yang paling luas ketika musim hujan karena mengalir melalui tengah Jakarta dan melintasi banyak perkampungan, perumahan padat maupun pemukiman-pemukiman kumuh.
Sungai ini juga dianggap sungai yang paling parah mengalami perusakan dibandingkan sungai-sungai lain yang mengalir di Jakarta. Selain karena daerah aliran sungai (DAS) di bagian hulu di Puncak dan Bogor, Jawa Barat yang rusak, DAS di Jakarta juga banyak mengalami pendangkalan dan penyempitan. Kondisi ini kerap jadi munculnya banjir besar di Jakarta. Selain Sungai Ciliwung, sungai lainnya di Jakarta Selatan adalah Sungai Pesanggrahan, Krukut, Sepak, Krukut Galenis, Kemang, Sarua, Pulo dan Cideng, perlu dikeruk. Pengerukan tersebut juga bertujuan menjaga ekosistem sekitar agar tidak terjadi penyempitan dan mengurangi genangan pada daerah rendah
Dari pengamatan di Sungai Ciliwung, pendangkalan serta penyempitan sungai terlihat akibat banyaknya sampah di sisi-sisi sungai. Kebiasaan masyarakat membuang sampah ke dalam sungai memang belum bisa dihentikan. Padahal dengan jelas pada beberapa titik di sisi sungai ada papan pengumuman tentang larangan berikut sanksinya.
Program revitalisasi Sungai Ciliwung di ibukota harus menjadi salah satu prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Kondisi sungai yang melewati Jakarta ini sudah tidak mampu lagi menampung debit air yang melimpah. Pendangkalan serta penyempitan sungai akibat sampah serta pemukiman penduduk harus ditangani dengan segera.
Dampak Banjir
Banjir di Jakarta Selatan menyebabkan berbagai dampak negatif, antara lain:
1.Kerugian Ekonomi
Banjir di Jakarta Selatan menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan, termasuk kerusakan properti, kendaraan, dan barang-barang berharga. Selain itu, aktivitas perekonomian terganggu karena banyak usaha yang harus tutup sementara waktu akibat banjir. Secara umum BPBD DKI Jakarta menyebut kerugian akibat banjir di Jakarta mencapai Rp2,1 triliun per tahun. Angka ini muncul berdasarkan kalkulasi dari banyaknya aktivitas perekonomian yang terganggu akibat banjir, tentang kerugian ekonomi akibat banjir di Jakarta Selatan perlu ada studi dan kajian khusus.
2.Gangguan Aktivitas
Banjir mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat, termasuk akses transportasi, pekerjaan, dan pendidikan. Jalan-jalan yang tergenang air membuat mobilitas warga terhambat, dan banyak sekolah serta kantor yang terpaksa menghentikan kegiatan operasionalnya.
3.Kesehatan Masyarakat
Banjir meningkatkan risiko penyakit menular seperti demam berdarah dan leptospirosis. Lingkungan yang tergenang air juga menyebabkan masalah kesehatan lainnya, seperti infeksi kulit dan gangguan saluran pernapasan akibat lingkungan yang tidak higienis.
4.Kerusakan Infrastruktur
Infrastruktur publik seperti jalan raya, jembatan, dan fasilitas umum lainnya sering rusak akibat banjir. Kerusakan infrastruktur ini memerlukan biaya perbaikan yang besar, dan proses perbaikannya seringkali memakan waktu yang cukup lama, mengganggu aktivitas masyarakat.
Upaya Penanganan Banjir
- Infrastruktur
- Pembangunan dan Rehabilitasi Drainase : Pemerintah harus terus berupaya memperbaiki dan membangun sistem drainase baru yang lebih baik untuk mengatasi genangan air dengan cepat. Program ini mencakup pembersihan saluran drainase secara rutin dan peningkatan kapasitas saluran air agar dapat menampung volume air yang lebih besar.
- Normalisasi dan Naturalisasi Sungai : Normalisasi sungai dilakukan dengan memperlebar dan memperdalam sungai agar mampu menampung lebih banyak air. Selain itu, naturalisasi sungai dilakukan untuk mengembalikan fungsi alami sungai sebagai daerah resapan air, dengan cara memperbaiki ekosistem di sekitar sungai dan menanam vegetasi yang dapat menyerap air.
- Pembangunan Waduk dan Kolam Retensi : Pembangunan waduk dan kolam retensi di berbagai lokasi di Jakarta Selatan bertujuan untuk menampung air hujan sehingga mengurangi volume air yang mengalir langsung ke permukiman. Waduk dan kolam retensi ini juga berfungsi sebagai area resapan air, membantu mengurangi risiko banjir.
- Manajemen Lingkungan
- Penghijauan dan Pembuatan Area Resapan : Upaya penghijauan kembali dan pembuatan area resapan air dilakukan untuk meningkatkan kapasitas tanah menyerap air hujan. Program penghijauan ini mencakup penanaman pohon dan pembuatan taman-taman kota yang berfungsi sebagai area resapan air.
- Pengelolaan Sampah : Kampanye dan program pengelolaan sampah yang efektif diterapkan untuk mencegah sampah menyumbat saluran drainase dan sungai. Masyarakat diajak untuk tidak membuang sampah sembarangan dan mendukung program pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait.
- Edukasi dan Kesadaran Masyarakat : Program edukasi bagi masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan terus digalakkan. Masyarakat diberi pemahaman tentang dampak negatif dari kebiasaan membuang sampah sembarangan dan diajak untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan.
- Teknologi dan Inovasi
- Pemanfaatan Teknologi Informasi : Sistem peringatan dini berbasis teknologi informasi diterapkan untuk memberikan informasi terkait potensi banjir sehingga masyarakat dapat bersiap lebih dini. Teknologi ini meliputi penggunaan aplikasi mobile dan sistem monitoring cuaca yang terintegrasi dengan perangkat pemerintah.
- Penggunaan Pompa Air dan Stasiun Pompa : Pemasangan pompa air di daerah-daerah rawan banjir untuk mempercepat penanganan genangan air. Stasiun pompa ditempatkan di titik-titik strategis untuk mengalirkan air dari area yang tergenang ke sungai atau saluran pembuangan yang lebih besar.
Peran Strategis Dewan Kota Jakarta Selatan
Dewan Kota Jakarta Selatan memiliki peran strategis dalam mengatasi permasalahan banjir dengan mengambil langkah-langkah yang komprehensif dan proaktif.
Beberapa peran penting Dewan Kota adalah:
- Pengawasan dan Evaluasi Kebijakan: Mengawasi pelaksanaan kebijakan penanganan banjir dan melakukan evaluasi terhadap efektivitas kebijakan tersebut.
- Penganggaran dan Prioritas Pembangunan Infrastruktur: Mengusulkan pendanaan untuk pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur drainase, normalisasi sungai, serta pembangunan waduk dan kolam retensi.
- Penguatan Regulasi Tata Ruang dan Lingkungan: Memperkuat regulasi terkait tata ruang dan lingkungan serta pengawasan terhadap perubahan fungsi lahan hijau.
- Kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat: Berkolaborasi dalam merancang dan melaksanakan program penanganan banjir.
- Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat: Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya penanganan banjir.
- Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi: Mendukung penggunaan teknologi untuk mitigasi banjir.
- Advokasi dan Dukungan Kebijakan: Menyuarakan kebutuhan dan aspirasi masyarakat kepada pemerintah pusat serta mendorong legislasi yang lebih baik untuk mitigasi banjir.
Dengan kerjasama antara Pemerintah, Dewan Kota, dan Masyarakat serta stakeholder lainnya, diharapkan solusi yang diterapkan dapat mengurangi risiko banjir di Jakarta Selatan dan dampak negatifnya bagi kehidupan sehari-hari.
*Penulis adalah Editor Beritalingkungan.com dan Sekjen Greenpress Indonesia serta pengurus ICMI Jakarta Selatan.
