Ilustrasi petani milenial (Freepik)
JAKARTA, BERITALINGKUNGAN.COM– Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang jadi salah satu program dan janji politik Presiden terpilih, Prabowo Subianto diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam mendorong regenerasi petani di Indonesia.
Hal ini diungkapkan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Pemuda Tani Indonesia, Ananda Bahri Prayudha, M.Si, setelah mendengar pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional, Prof. Dadan Hindayana, yang menyebutkan bahwa jika anggaran sebesar 400 triliun disetujui, akan dialokasikan 800 miliar per hari untuk membeli produk pertanian guna memenuhi kebutuhan MBG yang menyasar 82,9 juta penerima manfaat.
Ananda mengungkapkan bahwa informasi ini harus disebarluaskan kepada petani dan peternak di seluruh nusantara, terutama kepada kaum muda.
“Program MBG menghadirkan peluang besar bagi koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sebagai penyuplai utama komoditas pertanian dan peternakan, termasuk beras, sayuran, ayam, telur, dan susu,” ujarnya kepada Beritalingkungan.com (11/10/2024).
Dia menambahkan bahwa program ini akan berpengaruh signifikan terhadap sistem tata niaga pertanian perdesaan yang selama ini minim akses pasar langsung ke konsumen.
Program ini tidak hanya berfungsi sebagai investasi terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mencegah stunting, tetapi juga dapat menciptakan generasi emas yang berdaya saing global pada 2045. Selain itu, program ini diharapkan dapat merangsang semangat kaum muda dalam budidaya pertanian dan peternakan, menciptakan kepastian pasar dan harga, serta mendorong regenerasi petani di Indonesia.
Menurut data Sensus Pertanian tahun 2023, mayoritas petani di Indonesia berusia di atas 55 tahun, menunjukkan dominasi generasi X di sektor pertanian. Hal ini mengindikasikan tantangan besar dalam regenerasi petani, di mana banyak pemuda perdesaan menjauh dari sektor ini karena merasa tidak menguntungkan dan tidak menarik.
Ananda menyoroti bahwa untuk menjawab tantangan regenerasi petani, diperlukan langkah-langkah strategis dari pemerintah, seperti membentuk kelompok petani muda dan koperasi di tingkat perdesaan pesisir. “Pemerintah harus melakukan kajian ulang untuk merumuskan langkah-langkah yang dapat mendorong regenerasi petani secara berkelanjutan,” tegasnya.
Dia juga menekankan pentingnya keterlibatan lintas kementerian dalam pelaksanaan program ini, mulai dari Badan Gizi Nasional hingga Kementerian Pertanian dan Kementerian Keuangan. “Jika program ini dapat diorkestrasikan dengan baik, akan terjadi fenomena perubahan perilaku kaum muda yang kembali ke desa untuk membangun ekonomi masyarakat perdesaan dan pesisir,” ujarnya.
Dengan program ini, Ananda berharap pemerintah dapat menciptakan insentif yang memungkinkan kaum muda untuk terlibat aktif dalam sektor pertanian dan peternakan, serta memberikan akses modal dan pendampingan kelembagaan yang diperlukan. Ini menjadi tantangan bagi Pemerintahan Prabowo-Gibran yang akan dilantik dalam waktu dekat (Wan)
