“Pemerintah harus menjadi penggerak utama dari beragam upaya keberlanjutan baik melalui reformasi kebijakan perpajakan, pembentukan komite-komite terkait, serta penerbitan obligasi hijau,” kata Sri Mulyani dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.
Di samping itu, pertemuan tersebut juga membahas topik esensial lainnya, seperti soal komitmen negara terhadap keberlanjutan lingkungan dan ekonomi.
Menkeu mengungkapkan keuangan transisi telah disepakati menjadi salah satu cara untuk menyeimbangkan kedua hal tersebut.
Topik esensial berikutnya adalah inovasi dan pengukuran. Negara-negara perlu mengadopsi pendekatan yang inovatif serta memiliki metode pengukuran yang terukur untuk memastikan tujuan-tujuan berkelanjutan dapat tercapai.
Sri Mulyani mengatakan para delegasi dalam pertemuan itu juga membahas peran kolaborasi.
Kolaborasi sangat penting baik dalam lingkup domestik maupun global, karena institusi global memiliki peran penting dalam mengoordinasikan serta mengharmonisasikan upaya-upaya penanggulangan permasalahan iklim.
“Pembicaraan yang terjadi menjadi bukti betapa besarnya potensi yang kita miliki bila kita terus berkolaborasi dan berinovasi dalam menghadapi perubahan iklim,” ujar Sri Mulyani.
Menkeu melanjutkan bahwa seluruh pembahasan dalam pertemuan itu akan dibahas lebih lanjut pada Finance Day COP28 yang akan diselenggarakan di Dubai pada Desember tahun ini.
Dalam pertemuan itu, Sri Mulyani memimpin pertemuan bersama dengan Wakil Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Belanda Sigrid Kaag (Ant/BL)
