 |
| Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar. |
JAKARTA, BERITALINGKUNGAN.COM-Sejumlah nama Menteri mulai disebut-sebut bakal diganti dalam reshuffle jilid kedua Kabinet Kerja, salah satu diantaranya adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar.
Hal tersebut terungkap dalam diskusi bertajuk “Reshuffle Kabinet untuk Siapa” dengan pembicara pengamat politik dari Universitas Indonesia Agung Suprio dan politisi Gerindra Ahmad Riza Patria di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (5/11/2015) kemarin.
Kedua narasumber menyoroti permasalahan koordinasi antar menteri dan juga kepemimpinan Presiden Jokowi yang lemah menjadi permasalahan ketidaksolidan dan kinerja pemerintah yang rendah.
“Berdasarkan survei sudah jelas bahwa masyarakat juga menginginkan reshuffle. Cuma dalam setiap reshuffle ini kan tidak ada kriteria dan parameter yang jelas. Pada reshuffle pertama pun Jokowi tidak memberikan alasan dan kriteria dalam mengganti menterinya. Kita tidak tahu Adrinof Chaniago sebagai kepala Bappenas misalnya kenapa dicopot. Kita tahunya isu dari luar karena dia isunya menolak kereta cepat Jakarta-Bandung yang didanai China,” kata Agung.
Dalam pandangan Agung dalam reshuffle kedua ini kemungkinan Jokowi menggunakan beberapa pertimbangan. Pertama, karena aspek kecelakaan dalam konteks ini terkait bencana kabut asap. Secara objektif jelas yang harus diganti adalah Menteri Lingkungan dan Kehutanan Siti Nurbaya.
“Terlepas apakah Siti Nurbaya ini adalah salah posisi tetap kasus asap adalah tanggung jawabnya. Bisa saja Siti Nurbaya diganti posisi,” ujar Agung seperti dilansir Kabarparlemen.com (Situs Sindikasi Beritalingkungan.com).
Kedua, terkait kasus hukum dan yang menjadi korbannya Jaksa Agung M. Prasetyo. “Ini juga sangat besar kemungkinan diganti karena kalau dipertahankan akan merusak citra Jokowi kendati baru tersangkut belum terbukti,” ujar Agung.
Ketiga, aspek ketidaksukaan partai utama pendukung pemerintah (PDI Perjuangan). Sangat jelas bahwa partai ini sangat tidak suka dengan Menteri BUMN Rini Soemarno. “Rini kemungkinan termasuk yang diganti dari Kabinet Kerja,” kata Agung.
Keempat, faktor Partai Amanat Nasional (PAN) yang masuk menjadi pendukung pemerintah. “Bisa jadi faktor utama reshuffle adalah karena mengakomodasi PAN ini,” ujarnya.
Riza berharap bila terjadi reshuffle cukup sampai dua kali saja. Kalau terjadi lebih dari dua kali, kata wakil ketua Komisi II ini, sebenarnya bisa tunjuk hidung siapa sebenarnya yang salah.
“Bisa jadi malah presidennya yang salah. Dulu katanya zaken kabinet, kabinet profesional dan Jokowi punya tiga bulan setelah Pilpres untuk menyusun kabinet yang bagus. Nyatanya banyak menteri yang bermasalah dan tidak profesional,” kata Riza. (Yayat).
–>
