JAKARTA, BL – Pengaturan komoditas pangan makin kelihatan tidak beres. Setelah persoalan daging dan bawang, kini muncul masalah impor buah ilegal. Kasus penyimpangan impor pangan terus berulang.
Untuk itu, anggota Komisi VI DPR Hendrawan Supratikno mendorong pembentukan panitia khusus (Pansus) yang melibatkan Komisi III, IV, VI, dan XI. Pansus lintas Komisi ini akan menata ulang penanganan komoditas pangan dan mendesak aparat penegak hukum untuk menindak pelaku kartel di bisnis itu. Sebelumnya, usul serupa sudah disuarakan Komisi IV untuk mengatasi karut-marut impor bawang.
“Saya mendukung pembentukan Pansus untuk membereskan impor komoditas pangan. Apalagi jika dalam praktiknya, ternyata banyak penyimpangan yang melibatkan pejabat di pemerintahan seperti Bea Cukai dan instansi lainnya,” kata Hendrawan Supratikno di Jakarta seperti dilansir Jurnal Parlemen Minggu (31/3).
Hendrawan menyesalkan pemerintah yang terkesan hanya basa-basi menangani masalah penyimpangan impor yang terus berulang. “Seolah-olah hal ini adalah biasa. Sementara masyarakat selalu jadi korban dari salah tata kelola komoditas pangan. Ini sekali lagi membuktikan bahwa pemerintah sangat tergantung negara lain atau gagal swasembada pangan,” katanya.
Jumat (29/3), Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan mengungkapkan adanya 500 unit kontainer berisi produk buah-buahan impor yang tertahan di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Jawa Timur. Kontainer itu tertahan karena para pengimpornya tidak dapat menunjukkan kelengkapan administrasi.
Selain itu terdapat kontainer lain berisi bawang putih yang juga ditahan pihak pelabuhan karena kurang dokumen. Dokumen yang dimaksud antara lain Surat Pemberitahuan Impor (SPI), Laporan Surveyor (LS), Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH), dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) ke Bea Cukai.
Kementerian Pertanian belum melakukan tindakan hukum terhadap para pengimpor. Meski, dalam rapat kerja dengan DPR sudah muncul desakan agar Kementerian Pertanian segera memutuskan sanksi bagi mereka. Wamentan Rusman Heriawan beralasan, pihaknya akan berkompromi terlebih dulu dengan Kementerian Perdagangan sebelum menentukan sikap. (Jay Waluyo/Hadi Rahman/JurnalParlemen).
