 |
| Areal lahan gambut di Sumatera. Foto; Greenpeace |
JAKARTA, BL-Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan, dinilai lambat menindak lanjuti laporan hasil investigasi Greenpeace yang berhasil mengungkap aktivitas illegal Asia Pulp and Paper (APP) yang menggunakan kayu ramin dalam pengelolaan industrinya. Greenpaece kembali melayangkan surat terbuka untuk Menteri Kehutanan (Menhut).
Sudah hampir dua pekan setelah Greenpeace menyerahkan hasil investigasi selama satu tahun kepada Kementerian Kehutanan tentang kegiatan illegal APP. Menurut pihak Greenpeace, saat itu, pihak Kemenhut menyatakan akan menindaklanjuti hasil investigasi tersebut. Namun, hingga sampai saat ini, belum terlihat adanya indikasi dari Kementerian Kehutanan untuk menindaklanjuti bukti-bukti yang sudah kami sampaikan.
“Maka dari itu, kami menyampaikan surat terbuka untuk kembali menekankan bahwa sifat dari bukti yang kami serahkan adalah sangat penting bagi Kementerian Kehutanan untuk segera bertindak,”kata Nur Hidayati Kepala Greenpeace Indonesia kepada Beritalingkungan.com via email.
Berikut surat terbuka Greenpeace Indonesia :
SURAT TERBUKA UNTUK MENTERI KEHUTANAN, REPUBLIK INDONESIA
Tentang Kegiatan Ilegal APP dalam Memperdagangkan kayu Ramin
Jakarta, 13 Maret 2012
Kepada Yang Terhormat
Bapak Zulkifli Hasan
Menteri Kehutanan, Republik Indonesia
Di tempat
Salam Hijau Damai,
Bapak Menteri Kehutanan Yang Terhormat, menindaklanjuti penyerahan bukti-bukti kepada Kementerian Kehutanan pada tanggal 1 Maret 2012 yang diterima secara resmi oleh Direktur Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Bapak Darori, dimana bukti bukti tersebut merupakan hasil penyelidikan dan pendokumentasian selama setahun penuh mengenai pelarangan perdagangan kayu Ramin (Gonystylus spp) di Indah Kiat Perawang, Riau, yang merupakan pabrik bubur kayu terbesar di Indonesia. Pabrik tersebut dimiliki oleh Asia Pulp and Paper (APP).
Saat ini, sudah terhitung hampir dua minggu sejak penyerahan bukti ke Kementerian Kehutanan yang diterima secara langsung oleh Bapak Darori. Hanya saja kami belum mendengar ada usaha untuk menindaklanjutinya dari Kementerian Kehutanan. Keterlambatan atau penundaan dalam menindaklanjuti bukti-bukti yang kami sampaikan hanya akan memberikan waktu bagi APP untuk membersihkan atau memindahkan atau bahkan memusnahkan bukti-bukti lapangan dan hal tersebut mungkin saja terjadi saat ini.
Melalui surat terbuka ini kami ingin kembali menekankan bahwa sifat dari bukti yang kami serahkan adalah sangat penting bagi Kementerian Kehutanan untuk segera bertindak. Kami juga telah menyerahkan bukti-bukti yang sama kepada kepolisian Republik Indonesia untuk kemudian kami harapkan dapat ditindak lanjuti.
Hukum Indonesia sangat jelas
Pembalakan dan perdagangan kayu Ramin sudah dilarang oleh Kementerian Kehutanan sejak tahun 2001 sesuai dengan SK Menhut nomor 1613/Kpts-II/2001. Lebih jauh lagi, pada tahun 2004 Kementerian Kehutanan mendapatkan dukungan dari negara-negara anggota Konvensi mengenai Perdagangan Internasional Spesies Terancam Punah (CITES) untuk memperkuat larangan yang sudah diterbitkan. Kayu Ramin saat ini terdaftar dalam CITES Appendix II.
Menurut Kemeterian Kehutanan, satu-satunya perusahaan yang secara legal mendapatkan ijin untuk membalak kayu Ramin adalah PT Diamond Raya Timber; tidak ada sumber kayu Ramin legal lain di Indonesia selain PT Diamond Raya Timber.
Bukti yang diserahkan Greenpeace adalah tak terbantahkan
Bukti yang diserahkan oleh Greenpeace ke Kementerian Kehutanan termasuk didalamnya sebuah sebuah rekaman video yang diambil dari bulan Februari dan Desember 2011 di Pabrik Bubur Kayu Indah Kiat di Perawang, Propinsi Riau. Rekaman video tersebut menunjukkan keberadaan kayu Ramin, bercampur dengan kayu rimba tropis lain di tempat penimbunan kayu (logyards) dalam kawasan pabrik dan siap untuk diproses menjadi bubur kertas. Dokumentasi juga dilakukan dalam pengumpulan sampel kayu dari sejumlah kayu ramin yang dikenali secara kasat mata. Sampel tersebut disimpan di dalam kantong bersegel dan mempunyai kode keamanan yang unik.
Bukti-bukti yang diserahkan juga termasuk sebuah laporan dari seorang ahli kayu yang diakui secara internasional dari Universitas Hamburg di Jerman, yang melakukan analisa atas sampel-sampel kayu tersebut. Dari 46 sampel yang diambil dari kayu yang secara kasat mata teridentifikasi sebagai kayu Ramin, ke semuanya terkonfirmasi secara meyakinkan sebagai kayu Ramin.
Temuan-temuan dari penyelidikan Greenpeace tersebut sudah dipublikasikan di internet dan dapat di unduh melalui www.greenpeace.org/ramintrail
Kementerian Kehutanan bertanggung jawab untuk penegakan hukum
Kementerian Kehutanan bertanggung jawab untuk memastikan penerapan secara penuh peraturan pelarangan perdagangan dan pembalakan kayu Ramin sesuai dengan SK Menhut No. 1613/Kpts-II/2001, termasuk memberikan sangsi terhadap pihak yang telah memperdagangkan atau memiliki kayu Ramin secara illegal. Kementerian Kehutanan juga bertanggung jawab terhadap penegakkan atas hal-hal yang ditetapkan dalam kesepakatan-kesepakatan internasional CITES.
Kementerian Kehutanan sebagai Otoritas Manajemen CITES Indonesia mempunyai tugas untuk segera melakukan penyitaan atas semua kayu Ramin dari seluruh rantai pasokan bubur kayu APP. Penundaan atas penegakan hukum hanya akan memberi keleluasaan terhadap APP untuk memusnahkan dan menghilangkan bukti-bukti di lapangan. Jika Kementerian Kehutanan gagal melakukan tindakan hukum atas APP maka hal tersebut sama saja dengan merendahkan hukum dan peraturan Indonesia dan juga berarti bahwa Indonesia gagal memenuhi kewajiban yang disepakati dalam CITES.
Bapak Menteri Kehutanan Yang Terhormat, mempertimbangkan mendesaknya masalah ini, kami secara resmi meminta pernyataan publik dari Kementerian Kehutanan untuk menentukan kapan akan mengambil tindakan tegas.
Hormat kami,
Nur Hidayati
Kepala Greenpeace Indonesia
