DENPASAR, BERITALINGKUNGAN.COM – Ketua Umum Yayasan Upaya Indonesia Damai (UID) yang juga Executive Lead Tri Hita Karana (THK) Forum Tantowi Yahya menyatakan komitmennya mendukung rencana yang lebih transparan dalam penyaluran pembiayaan untuk upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan aksi perubahan iklim.
Menurutnya, inisiatif bernama Global Blended Finance Alliance (BFA) akan menjadi salah satu solusi sumber pembiayaan potensial untuk mencapai target TPB di Indonesia. Pasalnya, banyak negara di dunia, termasuk negara-negara G20 tengah menghadapi tantangan untuk mencapai target TPB dan aksi perubahan iklim karena adanya kesenjangan dalam hal pembiayaan.
“Banyak negara anggota G20 menghadapi tantangan untuk bisa memenuhi target TPB di tahun 2030 mendatang,” kata Tantowi saat menghadiri diskusi terkait pembiayaan pembangunan dalam 3rd Development Working Group Side Event berjudul Integrated National Financing Framework (INFF).
Menurutnya, target tersebut akan sulit dicapai jika hanya mengandalkan APBN saja. Untuk itu, blended finance bisa menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan pembiayaan.
Lebih lanjut Tantowi menuturkan bahwa blended finance akan menarik para investor, pelaku bisnis, dan filantropis dunia untuk mulai mengalokasikan investasi mereka bukan untuk kepentingan bisnis semata, namun untuk investasi yang memiliki dampak sosial dan lingkungan.
Karena itu, kehadiran Tri Hita Karana (THK) Forum selaku platform di mana para filantrofis berkumpul bersama pemerintah dan pelaku bisnis, diharapkan akan memunculkan inisiatif untuk mulai berinvestasi pada upaya-upaya untuk membantu pencapaian TPB.
Sejauh ini, pemerintah bersama para pemangku kepentingan dan mitra internasional mendorong sebuah alat pendukung yang dikenal dengan sebutan Global Blended Finance Alliance (BFA) untuk memastikan operasionalisasi blended finance di tingkat teknis.
BFA akan menjadi katalis untuk menyelaraskan para investor swasta dan filantropis bisa menyalurkan dana mereka kepada proyek-proyek pembangunan di negara-negara berkembang.
“Kami akan terus bekerja keras untuk terus mempromosikan blended finance, mengingat pengetahuan masyarakat masih terbatas tentang topik ini. Kami juga berterima kasih kepada pemerintah yang telah mendukung BFA dan terus terbuka untuk membuka pembiayaan dari sektor swasta,” pungkasnya.
Integrated National Financing Frameworks
Diperkirakan kesenjangan pembiayaan TPB turun secara signifikan sekitar 70% dari USD 2,5 triliun pada 2019.1 Bahkan, pandemi COVID-19 membuat kesenjangan pembiayaan ini semakin besar, di mana pertumbuhan ekonomi dunia turun dari 5,5% pada 2021 menjadi 2,9% di tahun 2022.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, sejak Oktober 2021, para pemimpin G20 mendorong G20 Framework for Voluntary Support untuk diintegrasikan ke dalam Integrated National Financing Frameworks (INFF).
Sejak pertama kali diperkenalkan di Addis Ababa Action Agenda oleh anggota PBB di tahun 2015, INFF telah menjadi kerangka pembiayaan yang mendorong sekitar 86 negara, temasuk Indonesia. (Jekson Simanjuntak)
