JAKARTA, BERITALINGKUNGAN.COM – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bersama Wakil Menteri Kehutanan Sulaiman Umar secara resmi melepas ekspor komoditas agroforestry dari Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) Sukobubuk Rejo, Pati, Jawa Tengah, menuju Jepang pada Selasa (29/10/2024).
Pelepasan ekspor ini menjadi bukti nyata bahwa program perhutanan sosial tidak hanya mendukung kelestarian hutan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan mendorong swasembada pangan nasional.
“Keberhasilan ini menunjukkan bahwa hutan bisa menjadi sumber kesejahteraan rakyat sekaligus tulang punggung swasembada pangan nasional,” ujar Menteri Raja Juli Antoni, merujuk pada komoditas seperti petai, jengkol, cabai, dan daun pepaya yang dihasilkan dari hutan sosial dan kini diekspor ke Jepang.
Mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Raja Juli menjelaskan bahwa program perhutanan sosial mendukung visi Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045 melalui pemberdayaan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan.
Komoditas ekspor kali ini mencakup 500 kg petai, cabai, daun salam, dan berbagai hasil agroforestry lainnya dengan total pengiriman 9 ton atau setara dengan 1 kontainer 20 feet, bernilai sekitar Rp. 989 juta. Produk-produk ini dihasilkan melalui program Kebun Bibit Rakyat (KBR) dalam rangka rehabilitasi hutan dan daerah aliran sungai.
Perhutanan sosial kini telah mencakup lebih dari 8 juta hektar di seluruh Indonesia, dengan ribuan kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) yang bergerak di bidang hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, serta jasa lingkungan. KPS Sukobubuk Rejo menjadi salah satu yang berhasil memenuhi standar mutu internasional, membuka pasar ekspor, dan meraih apresiasi tinggi atas konsistensi dan kualitas produksinya.
Ekspor ini difasilitasi oleh PT. Asha Nouva International Indonesia dan Sariraya Co. Ltd Japan, dengan dukungan Kementerian LHK RI dan beberapa kementerian terkait. Hadir dalam acara ini para pejabat Kementerian Kehutanan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi, dan mitra bisnis dari sektor agroforestry.
Dengan keberhasilan ini, diharapkan perhutanan sosial semakin dikenal sebagai program yang tidak hanya menjaga kelestarian hutan tetapi juga memberi dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat dan ketahanan pangan nasional (Marwan Aziz)
