JAKARTA, BERITALINGKUNGAN.COM- Tiga organisasi yang dikenal memiliki rekam jejak dalam menjaga lingkungan, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Konsorsium Pembaruan Agraria(KPA), dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), kemarin meluncurkan sebuah inisiatif bersama yang diberi nama “Dana Nusantara”.
Inisiatif ini ditujukan untuk memberikan pendanaan langsung kepada komunitas anggota dari tiga lembaga tersebut, agar mampu bergerak lebih masif dalam menjaga bumi untuk kelangsungan kehidupan manusia di masa depan.
Peluncuran Dana Nusantara dilakukan di Hotel Indonesia Kempinski, lokasi yang sama denganpenyelenggaraan Kongres Masyarakat Adat Nusantara pertama pada tahun 1999 yang didukung oleh beberapa organisasi masyarakat sipil, termasuk KPA dan WALHI. Kala itu kongres berupaya mencari solusi atas persoalan masyarakat adat, di antaranya pelanggaran hak asasi, perampasan wilayah adat, pelecehan budaya, hingga diskriminasi masyarakat adat.
Adapun Dana Nusantara diluncurkan sebagai salah satu solusi nyata untuk menjawab hal tersebut terkait pemberdayaan sumber daya manusia dan alam sekitarnya.
Dana Nusantaramerupakan inisiatif yang pertama kali di dunia dalam hal penyaluran hibah secara langsung kepada Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal, untuk melanjutkan berbagai aktivitas dalam melindungi dan mengelola tanah, air, wilayah adat, lingkungan hidup, dan sumber-sumberagraria lainnya.
“Jelas, bahwa 80% keanekaragaman hayati dunia dilindungi dan dikelola oleh Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal. Dengan dukungan Dana Nusantara, kami berharap kontribusi dalam mengurangi emisi, deforestasi dan degradasi hutan akan semakin besar,” ujar RukkaSombolinggi, Sekjen AMAN yang juga merupakan salah satu pendiri Dana Nusantara.
Selama ini, pendanaan global untuk merespons perubahan iklim dan menjaga lingkungan yang menyasar Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal hanya $270 juta atau 1%, dan dari jumlahitu, hanya 16% atau $47 juta yang disalurkan langsung ke Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal di seluruh dunia.
Dalam gambaran situasi hari ini, Rukka menjelaskan bahwa wilayah dan ruang hidup Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal semakin hari semakin terancam akibat lemahnya perlindungan dan pengakuan oleh pemerintah dan derasnya arus investasi.
“Kita perlu membuat terobosan baru untuk melindungi dan mengelola tanah, wilayah, dan sumber daya Masyarakat Adat danKomunitas Lokal,” sambung Rukka. Penekanan lain disampaikan oleh Dewi Kartika, Sekjen KPA.
Menurutnya, peluncuran DanaNusantara ini menjadi momentum untuk menunjukkan solidaritas lintas gerakan dari MasyarakatAdat, Reforma Agraria, dan Lingkungan. “Dana Nusantara juga akan membantu komunitas dari
sisi penguatan organisasi dan juga membangun kemandirian ekonomi,” ujarnya.
Lebih jauh, Dewi menyampaikan bahwasanya gagasan pembentukan Dana Nusantara juga melalui proses partisipatif di tingkat komunitas. Di mana, ketiga lembaga melakukan proses konsultasi dengan komunitas anggotanya yang tersebar di berbagai wilayah yang dilakukan pada medio pertengahan hingga akhir 2022. Hingga akhirnya, per Desember 2022, uji cobaimplementasi Dana Nusantara telah didistribusikan ke 30 komunitas Masyarakat Adat danKomunitas Lokal di Indonesia.
“Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal adalah kelompok masyarakat yang memahami tentang bagaimana menjaga lingkungan. Telah terbukti dari generasi ke generasi menjadi garda terdepan dalam menjaga lingkungan. Dan kami percaya, bahwa di tingkat komunitas akan mampu mengelola dukungan Dana Nusantara dengan baik,” pungkasnya.
Mekanisme pendanaan secara langsung pada Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal tanpamelalui perantara ini merupakan bagian dari komitmen Indigenous Peoples andLocal Communities (IPLCs) Forest Tenure Pledge pada Climate Change Conference 26 (COP26) di Glasgow pada 2021 lalu.
Dalam forum tersebut, sejumlah lembaga donor dan filantropis berkomitmen untuk meningkatkan dukungan langsung untuk Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal yang mencapai senilai USD 1,7 miliar, sebagai bagian dari upaya global untukmengembalikan hilangnya hutan dan degradasi lahan.
Sebagai negara yang memiliki hutan tropis terbesar di dunia, Indonesia diharapkanmampumenjadi penyangga bumi dan sekaligus menjawab tantangan perubahan iklimsaat ini. Tidak sedikit, Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal telah merasakan dampak dari krisis iklim yang berimbas ke perekonomiannya.
“Dana Nusantara dibutuhkan untuk memberikan dukunganpadaMasyarakat Adat dan Masyarakat Lokal yang selama ini telah membangun ekonomi, pemulihan lingkungan, menjaga hutan, dan berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim,” ungkap Zenzi Suhadi, Direktur Eksekutif WALHI.
Zenzi meyakini, bahwa dukungan Dana Nusantara kepada Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal untuk merespon perubahan iklim akan memiliki dampak positif bagi Indonesia.
Menurutnya, ketika Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal mampu dan semakin luas menjaga alam dan sumber-sumber pangannya, maka masyarakat Indonesia dan global akan menikmatinya.
“Udara bersih yang kita hirup, pangan yang kita nikmati, karena Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal
mampu menjaga bumi dan memproduksi pangan bagi kita,” tegasnya.
Dalam menjalankan program dukungan kepada Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal, DanaNusantara memegang prinsip yang berbasis masyarakat, akuntabilitas, kesetaraan, fleksibilitas, inklusif dan transparan, serta penghormatan atas HAM.
Ada pun target yang ingin dicapai dari Dana Nusantara adalah meningkatkan pemetaanWilayahAdat, Wilayah Kelola Rakyat, dan Lokasi Prioritas Reforma Agraria sebesar 20 juta hektar, pendaftaran tanah dan wilayah Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal seluas 7,8 juta hektar, hingga rehabilitasi dan restorasi 3,5 juta hektar wilayah serta lahan Masyarakat Adat danKomunitas Lokal.
Selain itu, Dana Nusantara juga ingin mewujudkan berbagai model produksi, distribusi dankonsumsi yang berkeadilan dan berkelanjutan, membentuk pusat-pusat “PendidikanRakyat”. Target-target tersebut setidaknya akan berdampak langsung pada sedikitnya 30 juta orang atau setidaknya 11% dari total penduduk Indonesia dan berdampak pada 30 juta hektar hutan dan lahan, atau 1/6 dari total luas daratan Indonesia (Wan)
