Foto udara cakrawala Jakarta dengan gedung-gedung pencakar langit serta latar belakang gunung Salak. Foto : Greenpeace
JAKARTA, BERITALINGKUNGAN.COM – Greenpeace Indonesia mendesak para kepala daerah baru di Jabodetabek untuk menjadikan isu lingkungan dan iklim sebagai prioritas utama dalam kebijakan pembangunan.
Menurut Greenpeace, permasalahan lingkungan yang tak tertangani dengan baik tidak hanya memperburuk krisis iklim, tetapi juga berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Hampir seluruh kota besar di Indonesia berada di kawasan pesisir, termasuk Jakarta dan kota-kota penyangganya. Kondisi ini membuat wilayah tersebut berada di garis depan dampak perubahan iklim, seperti kenaikan permukaan air laut, polusi udara, hingga cuaca ekstrem yang mengganggu akses terhadap kebutuhan dasar seperti udara bersih, air bersih, dan pangan.
Menurut Jeanny Sirait, Juru Kampanye Sosial dan Ekonomi Greenpeace Indonesia, ada lima isu lingkungan yang harus segera ditangani oleh kepala daerah Jabodetabek, yaitu polusi udara, banjir dan kekeringan, minimnya Ruang Terbuka Hijau (RTH), kenaikan permukaan air laut, dan perluasan pulau panas perkotaan (urban heat island). “Kelima masalah ini berdampak signifikan bagi kenyamanan dan keamanan warga, serta berpengaruh besar terhadap perekonomian daerah,” ujar Jeanny dalam keterangan persnya yang diterima Beritalingkungan.com (27/02/2025).
Polusi Udara yang Tak Kunjung Membaik
Sepanjang 2024, kualitas udara di Jabodetabek masih menjadi perhatian utama. Di awal tahun, sebagian wilayah Jabodetabek memiliki tingkat polusi yang tergolong tidak sehat bagi manusia.
Salah satu penyebab utama adalah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar batubara yang masih beroperasi di sekitar kawasan tersebut. Tidak adanya koordinasi yang efektif antar pemerintah daerah juga memperburuk permasalahan ini.
Menurut data Greenpeace, polusi udara di Jabodetabek menyebabkan sekitar 2.500 kematian prematur per tahun dan menimbulkan kerugian ekonomi hingga Rp5,1 triliun.
Buruknya kualitas udara ini juga diperparah oleh minimnya Ruang Terbuka Hijau (RTH). Hingga 2023, luas RTH di Jakarta hanya mencapai 5,2 persen dari total wilayah kota, sementara di Tangerang Selatan hanya 8,5 persen. Padahal, standar ideal RTH untuk sebuah kota adalah 30 persen dari luas wilayahnya.
Dampak Krisis Iklim
Cuaca ekstrem akibat perubahan iklim semakin mempersulit kehidupan warga Jabodetabek. Saat musim hujan, banjir besar melanda sejumlah wilayah dan menyebabkan kerugian hingga Rp2,1 triliun per tahun.
Sementara itu, di musim kemarau, kekeringan melanda kawasan Bekasi dan Tangerang, membuat petani kehilangan penghasilan dan warga harus membeli air bersih dengan harga Rp5.000 hingga Rp10.000 per jeriken.
Wilayah pesisir seperti Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu juga menghadapi ancaman serius akibat kenaikan permukaan air laut. Menurut catatan Greenpeace, permukaan tanah di Jakarta mengalami penurunan rata-rata 5 cm per tahun, dengan wilayah utara Jakarta bahkan mengalami penurunan hingga 8,47 cm per tahun. Jika kondisi ini terus berlanjut tanpa mitigasi yang efektif, beberapa pulau di Kepulauan Seribu seperti Pulau Pari diperkirakan akan tenggelam dalam beberapa dekade mendatang.
Panggilan Mendesak untuk Kepala Daerah Baru
Krisis iklim tidak hanya memperparah permasalahan sosial dan ekonomi, tetapi juga meningkatkan ketidakadilan sosial bagi kelompok masyarakat menengah ke bawah yang memiliki keterbatasan dalam beradaptasi terhadap bencana lingkungan. Oleh karena itu, Greenpeace menyerukan kepada kepala daerah baru di Jabodetabek untuk segera mengambil tindakan nyata.
“Masalah-masalah ini tentu berdampak pada kerentanan sosial, memperparah kemiskinan, dan memperburuk ketidakadilan sosial dan ekonomi di wilayah Jabodetabek. Kepala daerah memiliki peran sentral dalam mengatasi masalah ini demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui ketahanan dan keadilan iklim di perkotaan,” tegas Jeanny.
Dengan adanya kepemimpinan baru di Jabodetabek, harapannya kebijakan yang lebih pro-lingkungan dan berorientasi pada keberlanjutan dapat segera diterapkan demi masa depan yang lebih baik bagi seluruh warga (Marwan Aziz).
