Jakarta – Kementerian Kehutanan mengungkapkan pendanaan konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia masih menghadapi kesenjangan yang besar. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Setyawan Pudyatmoko, menyebut defisit pendanaan konservasi mencapai sekitar 74 persen dalam seminar nasional Kagama HSE 2026 pada Jumat (5/6/2026).
Setyawan mengatakan anggaran pemerintah yang tersedia saat ini belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan konservasi nasional. Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, pemerintah mendorong berbagai skema pendanaan alternatif seperti blended finance, dana abadi konservasi, filantropi, bantuan donor, hingga program tanggung jawab sosial perusahaan.
“Nah, memang ada beberapa inisiatif untuk mengurangi gap tersebut, misalnya dengan kerja sama, ada filantropi, ada bantuan-bantuan dari donor, ada juga CSR dan lain sebagainya,” kata Setyawan. Salah satu inisiatif yang telah berjalan adalah platform blended finance I-BioFund yang berhasil menghimpun sekitar 1 juta dolar AS atau setara Rp18 miliar untuk mendukung konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati.
Pemerintah juga mendorong perubahan paradigma kawasan konservasi dari sekadar beban anggaran menjadi sumber nilai tambah berkelanjutan melalui pemanfaatan jasa lingkungan dan bioprospeksi. Selain itu, Satgas Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional yang dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2026 akan mencari berbagai inovasi pembiayaan baru guna menjaga keanekaragaman hayati dan habitat satwa liar di Indonesia.