Jakarta – Lembaga think tank Transisi Bersih menilai implementasi mandatory biodiesel B50 yang mulai berlaku Juli 2026 berpotensi menambah tekanan fiskal Indonesia. Beban tersebut diperkirakan berasal dari meningkatnya subsidi biodiesel dan hilangnya potensi devisa ekspor crude palm oil (CPO) akibat lebih banyak pasokan sawit dialihkan ke kebutuhan domestik.
Peneliti Transisi Bersih Aimatul Yumna menyebut kebijakan mandatory biodiesel telah menghasilkan neraca ekonomi negatif lebih dari Rp 409,6 triliun sepanjang 2015-2024. “Untuk setiap Rp 1 penghematan impor solar yang diperoleh, negara justru menanggung biaya sekitar Rp 1,48 dalam bentuk kehilangan devisa ekspor CPO dan subsidi biodiesel,” ujar Aima dalam diskusi publik di Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Kajian berjudul “Mandatory Biodiesel B50 di Indonesia: Solusi Ketahanan Energi atau Beban Ekonomi Baru?” itu mencatat potensi kehilangan devisa ekspor sawit dapat mencapai US$ 10 miliar-12 miliar per tahun jika B50 diterapkan penuh. Direktur Eksekutif Transisi Bersih Abdurrahman Arum menilai implementasi B50 belum layak tanpa peningkatan produktivitas sawit dan reformasi tata kelola industri. (Bayu Nanda).