 |
| Kepulan asap dari hutan terbakar tertangkap dari kamera pesawat tempur Hawk 209 Lanud Roesmin Nurjadin di Kabupaten Bengkalis, Riau (27/2). ANTARA/Lanud Roesmin Nurjadin. |
JAKARTA, BL- Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Jazuli Juwaini menyerukan Pemerintah untuk bersikap tegas dan keras terhadap pihak-pihak yang menyebabkan kebakaran hutan di sumatera dan kalimantan, sembari respon cepat memitigasi bencana ini.
“Ini jelas ada mafia asap yang sengaja membakar lahan untuk keuntungan ekonomi. Aparat harus menindak tegas dengan semua bentuk ancaman hukuman, bukan hanya pidana, tapi juga perdata dan pencabutan izin,” Jazuli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9).
Jazuli menambahkan, Pemerintah juga harus meminta perusahaan yang lahannya terbakar untuk bertanggung jawab, jika disengaja cabut izinnya, tuntut perdata maupun pidana.
Menurut Anggota Komisi III itu, kerugian akibat asap pembakaran lahan ini luar biasa terhadap perekonomian, terlebih ancaman bagi kesehatan warga. Rakyat dimana-mana sudah menjerit meminta respon cepat pemerintah. Bahkan Badan Nasional Penanggulan Bencana (BNPB) menghitung total lost dan cost-nya secara ekonomi lebih besar dan lebih boros dari bencana gunung merapi, banjir, bahkan bencana Tsunami Aceh beberapa tahun silam.
Jazuli mengemukakan, mustahil kebakaran terjadi tiap tahun, dengan waktu yang hampir seragam, yakni setiap memasuki musim tanam, jika tidak ada unsur kesengajaan.
Pembakaran lahan ini, lanjut Jazuli, bukan hal yang baru. Bahkan, lanjut Jazuli, early warning hingga data-data investigatif sudah banyak dikemukakan kalangan kampus, LSM, dan pihak lainnya.
“Tapi kenapa upaya pencegahan tidak dapat dilakukan pemerintah?,” tanya Jazuli.
Oleh karena itu, Anggota DPR asal Banten itu menegaskan, pemerintah dan aparat penegak hukum harus cepat mengambil langkah-langkah konkret menindak tegas dan keras para mafia asap.
Jazuli meminta penegak hukum untuk menangkap aktor intelektual dari pembakaran hutan ini. Selain itu, Jazuli mengemukakan, jangan pernah menutupi apalagi melindungi jika itu melibatkan oknum pengusaha yang bermain mata dengan aparat pemerintah dan keamanan, dan jangan pula sekadar menangkapi rakyat jelata yang disuruh hanya untuk sesuap nasi. Apalagi, tegas Jazuli, Presiden Joko widodo telah menyatakan untuk menindak tegas perusahaan yang membakar hutan ketika sidak lokasi kebakaran Riau dan Sumatera Selatan beberapa waktu lalu.
“Terakhir, Fraksi PKS DPR berharap agar kebakaran hutan tidak terjadi lagi dan kuncinya ada pada keseriusan dan komitmen pemerintah serta penegak hukum melalui law enforcement yang kuat,” pungkas Jazuli. (Marwan)
