TANGERANG, BERITALINGKUNGAN.COM – Komisi IV DPR RI, didampingi Kementerian Kehutanan, melakukan kunjungan kerja spesifik ke lokasi Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Tangerang, Banten, pada 22 Januari 2025.
Kunjungan yang dipimpin oleh Robert Joppy Kardinal ini melibatkan 17 anggota Komisi IV lainnya dan berfokus pada pengembangan kawasan PIK 2 Tropical Coastland yang menjadi bagian dari PSN sektor pariwisata.
Proyek pengembangan PIK 2 Tropical Coastland telah diatur dalam Permenko Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2024 dan Nomor 12 Tahun 2024, yang mencantumkan rencana perubahan fungsi kawasan Hutan Lindung seluas 1.603 hektare menjadi Hutan Produksi. Pemerintah Provinsi Banten mengajukan usulan perubahan ini sebagai bagian dari strategi mendukung PSN.
Namun, usulan tersebut memicu diskusi panjang, terutama terkait dampak lingkungan. Ketua rombongan, Robert Joppy Kardinal, menekankan pentingnya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). “Usulan ini harus dilengkapi dengan KLHS. Apakah lokasi pengganti sudah jelas dan apakah sesuai dengan ketentuan?” ujar Robert saat berdialog dengan Ade Tri Ajikusumah, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan.
Ade menjelaskan bahwa proses perubahan fungsi kawasan hutan memerlukan telaah mendalam dan persetujuan dari Tim Terpadu (Timdu) yang melibatkan berbagai sektor. “Jika Timdu menyetujui, status kawasan dapat berubah menjadi Hutan Produksi. Namun, jika tidak, kawasan akan tetap berstatus Hutan Lindung,” katanya.
Saat ini, sebagian kawasan Hutan Lindung di PIK 2 telah dikelola oleh Perum Perhutani, dengan pemanfaatan maksimal 10% untuk sarana pariwisata, termasuk pembangunan Tangerang Mangrove Center. Lokasi ini menjadi pusat diskusi antara Komisi IV DPR RI, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten Tangerang, dan Perum Perhutani.
Kawasan Hutan Lindung tersebut juga telah ditetapkan sebagai Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.287/Menlhk/Setjen/ Pla.2/4/2022. Dalam penetapan ini, kewenangan pengelolaan dilakukan langsung oleh Kementerian Kehutanan.
Kegiatan kunjungan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Sekretariat Komisi IV DPR RI, Tenaga Ahli, TV Parlemen, serta mitra kerja seperti Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Perum Perhutani, dan pemerintah daerah. Turut hadir pula perwakilan dari pengelola PIK 2.
Kunjungan kerja ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis untuk menyeimbangkan pengembangan pariwisata dengan pelestarian lingkungan, sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (Marwan Aziz).
