 |
| Aksi aktivis lingkungan di KTT Bumi Rio+20. Foto : washingtonpost.com |
RIO, BL-Konferensi Tingkat Tinggi Pembangunan Berkelanjutan atau dikenal dengan “Rio+20” akhirnya menyepakati sebuah dokumen berjudul“The Future We Want”. Kesempatan tersebut akan menjadi dasar bagi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.
Dokumen ini memuat kesepahaman pandangan terhadap masa depan yang diharapkan oleh dunia (common vision) dan penguatan komitmen untuk menuju pembangunan berkelanjutan (renewing political comitment).
“Upaya untuk mewujudkan harapan masa depan tersebut dibingkai oleh kesepakatan dalam elemen Green Economy in the context of sustainable development and poverty eradication”Ir. Dana A. Kartakusuma, M.Sc., S.E. Staf Ahli MENLH Bidang Perekonomian dan Pembangunan Berkelanjutan,kata Ir. Dana A. Kartakusuma, M.Sc., S.E. Staf Ahli MENLH Bidang Perekonomian dan Pembangunan Berkelanjutan melalui keterangan tertulisnya yang diterima Beritalingkungan.com (22/6).
Hal lain juga diatur dalam kesempatan itu lanjut Dana adalah pengembangan kerangka kelembagaan pembangunan berkelanjutan termasuk penguatan pilar lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan (Institutional Framework for Sustainable Development), dan kerangka aksi bagi pelaksanaan dan sarana serta instrumen bagi pelaksanaan (Framework for Action and Means of Implementation).
Beberapa elemen dokumen The Future We Want yang perlu mendapatkan perhatian menurut Dana adalah, pertama, Green Economy adalah salah satu “important tools” dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan. Dokumen ini juga mengakui bahwa Green Economy diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing negara.
Dokumen ini juga menekankan perlunya aksi untuk mengubah pola konsumsi dan produksi yang tidak berkelanjutan menjadi berkelanjutan. Untuk memajukan green economy, pengembangan kapasitas melalui pertukaran informasi, termasuk finansial, teknis dan teknologi (networking and experience sharing at all levels) akan didorong guna membantu negara dalam memajukan pembangunan berkelanjutan, termasuk green economy.
Negara-negara diminta untuk mendukung inisiatif menuju pembangunan berkelanjutan. Selain negara maju, negara berpenghasilan menengah, juga sudah mulai diminta membantu negara-negara berpenghasilan rendah dan sangat rendah.
Elemen Kedua terkait dengan kelembagaan pembangunan berkelanjutan di tingkat global, termasuk di dalamnya penguatan pilar lingkungan hidup. Terdapat dua keputusan penting yaitu: Keputusan untuk meluncurkan proses antar pemerintahan yang terbuka, transparan dan inklusif di bawah Majelis Umum PBB. Kedua, upaya kongkrit dalam memperkuat dan meningkatkan peran dan fungsi UNEP berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam dokumen The Future We want namun.
Ketiga, sebagai landasan bagi pengembangan Sustainable Development Goals (SDGs), dokumen tidak melakukan listing tentang priority areas SDGs tapi lebih menciptakan mekanisme penyusunan. Hal yang terpenting adalah peluncuran proses penyusunan SDGs yang bersifat intergovernmental, transparent and inclusive. Disebutkan proses SDGs perlu terkoordinasi dengan persiapan post-2015 (pasca MDGs).
Dan elemen ke-empat yang perlu dapat perhatian adalah bahwa Dokumen ini memuat kesepakatan sarana pelaksanaan penerapan pembangunan berkelanjutan (Means of implementation), yakni meluncurkan proses intergovernmental untuk mengkaji kebutuhan pendanaan dan menyiapkan laporan Sustainable Development Financing Strategy guna memobilisasi pendanaan dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan, serta komitmen alih teknologi serta peningkatan kapasitas bagi negara berkembang.
Menteri Negara Lingkungan Hidup, Balthasar Kambuaya, mengatakan, kesepakatan di Rio telah menjadi landasan kembali untuk menuju masa depan negara-negara di dunia termasuk di Indonesia dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan peri kehidupan manusia yang hakiki adalah hanya apabila terjadi keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup.
Menurut Kambuaya, sejak tahun 1992, Indonesia telah berupaya untuk menjalankan pembangunan berkelanjutan. “Tantangan kedepan semakin besar namun masih banyak ruang untuk perbaikan, kami optimis bahwa Indonesia akan menjadi salah satu negara besar di dunia dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di dekade mendatang,”tambahnya. (Marwan Azis).
