 |
| Areal lahan food estate di Merauke. Foto : Ist. |
JAYAPURA,BL- Walau awalnya program food estate Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Merauke banyak mengalami masalah, termasuk adanya penolakan terhadap program ini. Tapi menurut salah satu anggota DPR RI Komisi IV Dapil Papua, Sulaeman Hamza, program ini tetap berjalan.
“Hambatan biasanya dari masyarkat adat. Misalnya saja banyaknya isu yang beredar di masyarakat, jika program ini dilaksanakan, maka kepemilikan tanah akan dikuasai pemerintah. Tapi dalam kesepakatannya antara Prisiden Jokowi dengan masyarakat setempat, bahwa tanah yang akan diperuntukkan dalam food estate tak dijual, investasi akan masuk dan masyarakat mendapatkan bagian dari program ini. jelas Sulaeman, saat ditemui wartawan di Kota Jayapura, pekan lalu.
Sedangkan isu – isu dari yang diterima masyarakat malahan lain, “Misalnya masyarakat tak dilibatkan dalam bentuk partisipasi langsung di tanah mereka, lalu ada juga yang menyebutkan masyarakat asli tidak dilibatkan dan tanahnya diambil,” kata Sulaeman seperti dilansir Papuakita.com (Situs Sindikasi Beritalingkungan.com).
Akibat adanya isu seperti itu, kata Sulaeman, maka saat ini ada pembinaan kepada petani asli Papua agar menjadi pionir. Nantinya petani Merauke akan bekerja dengan cara penuh mekanisasi.
“Saat ini para petani itu telah dibina dengan sejumlah peralatan. Ada tiga kelompok tani dan masing-masing kelompok mengelola 50 hektar sawah. Semua proses pertanian di Merauke akan dilakukan dengan alih teknologi dan ini yang akan membuat petani Merauke lebih tertolong,” urainya.
Dalam standar penghitungannya, satu hektar sawah menghasilkan 7 ton padi. Dalam satu tahun, petani Merauke bisa panen dua kali. “Jika ini dikelola baik, maka sangat membantu perekonomian warga dan akan mendapatkan pendapatan yang luar biasa,” katanya
Sebelumnya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan, food estate di Merauke terganjal masalah non teknis yakni terbentur masalah adat. Lahan yang dibebaskan minim dari yang direncanakan. Saat ini, terus dilakukan sambil berjalan.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan, food estate di Merauke terganjal masalah non teknis yakni terbentur masalah adat. Lahan yang dibebaskan minim dari yang direncanakan. Saat ini, terus dilakukan sambil berjalan.
Sebelumnya pemerintah sendiri menargetkan pengembangan food estate di Indonesia mencapai 250.000 ha tahun ini. Untuk Merauke, direncanakan sebanyak 10.000 ha karena lahan masih terikat masalah adat.
Kabupaten Merauke terpilih sebagai lokasi pembangunan food estate karena potensi lahan sangat besar. Merauke bahkan sudah diproyeksikan jadi lumbung pangan. food estate dibangun pun akan menggunakan alat-alat mesin pertanian berteknologi tinggi. (Katharina Louvree)
–>
