Tumpukan sampah di tempat pembuangan akhir sampah. Foto : Ist.
TANGSEL, BERITALINGKUNGAN.COM – Langkah tegas diambil oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) terhadap pengelolaan sampah di Indonesia. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengumumkan bahwa pihaknya akan segera menerbitkan paksaan pemerintah kepada 306 tempat pemrosesan akhir (TPA) yang masih melakukan praktik pembuangan terbuka atau open dumping. Kebijakan ini dijadwalkan berlaku mulai Februari 2025.
“Sebanyak 306 TPA di berbagai daerah akan dihentikan operasinya. Hal ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 yang sudah berlaku hampir 13 tahun, tetapi kita lalai menegakkannya. Hari ini, kita tegakkan aturan tersebut. Kita akan hentikan dan berikan paksaan pemerintah,” ujar Hanif saat ditemui usai pelantikan pejabat KLH di Tangerang Selatan, Banten, Senin (13/01).
Sanksi Administratif dan Potensi Penyidikan
Selain sanksi administratif berupa paksaan pemerintah, Hanif mengungkapkan bahwa beberapa pengelola TPA yang terbukti lalai dapat menghadapi penyidikan hukum. TPA yang masih menggunakan metode pembuangan terbuka dianggap menjadi sumber pencemaran serius yang merusak lingkungan.
“Kita sebagai aparat pemerintah juga tidak boleh lalai. Kelalaian yang menyebabkan pencemaran lingkungan harus ada pertanggungjawabannya,” tegas Hanif seperti dikutip Beritalingkungan.com dari Antara.
Potensi penyidikan ini bukan sekadar ancaman. Deputi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup (Gakkum) KLH sebelumnya sudah menunjukkan ketegasan dengan menetapkan TS, mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang periode 2021-Juni 2024, sebagai tersangka. TS diduga tidak melaksanakan sanksi administratif terkait pengelolaan sampah di TPA Rawa Kucing.
Fokus Penindakan di Wilayah Banten
Hanif juga menyoroti pengelolaan sampah di wilayah Banten. Ia menyebutkan bahwa delapan kabupaten/kota di Banten masih melakukan praktik open dumping. KLH menegaskan akan mengawasi secara ketat wilayah tersebut demi mencegah dampak lingkungan yang lebih luas.
Langkah Menuju Lingkungan yang Lebih Bersih
Kebijakan KLH ini merupakan langkah besar dalam upaya menciptakan pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan di Indonesia. Dengan menghentikan praktik pembuangan terbuka, pemerintah berharap dapat mengurangi polusi dan kerusakan lingkungan yang selama ini menjadi tantangan besar.
Sebagai masyarakat, partisipasi dalam mendukung pengelolaan sampah yang lebih baik juga menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini. Upaya bersama ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan lestari bagi generasi mendatang (Ant/BL).
