 |
| Joko Widodo saat masih masa kampanye capres 2014 lalu berdialog dengan petani di sawah Desa Gentasari, Kroya , Cilacap, Jawa. Foto : MI/Ramdani |
JAKARTA, BL- Presiden harus berperan sebagai jenderal pangan untuk mewujudkan kedaulatan pangan.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi V DPR RI, Andi Akmal Pasluddin Andi Akmal di Seminar Nasional “Road Map Mewujudkan Kedaulatan Pangan Indonesia,” yang diselenggarakan Lemhannas dan Universitas Sahid di Jakarta, Selasa (13/10).
Politik pangan yang diperankan presiden akan mampu mengintegrasikan bukan hanya lembaga pemerintah pusat saja, tetapi diharapkan dapat mensinergikan pemerintah pusat dan daerah.
“Presiden harus mampu berperan sebagai jenderal pangan. Bila tidak ada campur tangan presiden secara total, maka kebijakan antara kementrian dan lembaga terkait tidak akan sinergis,” kata Andi Akmal.
Anggota DPR dari dapil Sulawesi Selatan II melihat ego sektoral kementrian dan lembaga terkait menjadi faktor penghambat dalam mewujudan kedaulatan pangan. Harmonisasi lembaga pemerintahan di pusat seperti Kementerian Pertanian dengan Kementerian Perdagangan,
Kementerian Agraria, Bulog, Kementerian Pu, Kementerian Kelautan Perikanan dan Kementerian Perindustrian akan mampu mempercepat upaya pencapaian kedaulatan pangan.
“Harmonisasi antar kementerian dan lembaga di pemerintah pusat dapat memperjelas road map menuju kedaulatan pangan Indonesia,” kata Andi Akmal.
–>
