Presiden SBY. Foto : Ist. |
JAKARTA, BL- Dalam rapat terbatas yang diselenggarakan beberapa hari lalu di Istana Bogor, Presiden menginstruksikan kepada Kepala BNPB dan Kepala BMKG untuk menyusun masterplan antisipasi bencana gempabumi dan tsunami di masa mendatang.
Kepala BNPB, Syamsul Maarif memaparkan laporan penanganan gempabumi dan tsunami di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu secara umum lebih baik dibandingkan tsunami 2004. Sistem telah bekerja dan mekanisme masih ada yang perlu disempurnakan.
Di sebagian daerah terjadi kemacetan saat evakuasi karena masyarakat berada dalam kepanikan. Biasanya saat gladi semua berjalan lancar karena masyarakat tidak membawa kendaraan. Namun saat terjadi peringatan tsunami yang sebenarnya masyarakat membawa kendaraan.
“Yang terjadi akhirnya kemacetan panjang”, ujar Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data dan Humas BNPB..
Untuk mengatasi hal itu diusulkan pembangunan shelter vertikal. Masyarakat dapat evakuasi ke shelter vertikal terdekat di sekitar pantai. Sebab waktu tempuh evakuasi di jalur-jalur evakuasi di jalan dengan kondisi macet akan kalah cepat dengan datangnya tsunami. “Tsunami di Indonesia adalah tsunami lokal dimana tsunami datang hanya berkisar 10-30 menit setelah gempa”, papar Sutopo.
Evakuasi vertikal dapat berupa masjid, kantor pemerintah, sekolah, gedung, bukit buatan dan lainnya yang didesain tahan gempa dan atasnya dapat digunakan untuk evakuasi. Ketinggiannya disesuaikan dengan tinggi tsunami. Saat ini shelter vertikal masih terbatas jumlah.”Misal di Padang baru ada sekitar 7 unit sementara kebutuhannya sekitar 300-500 unit. Di Kab. Pesisir Selatan juga baru ada 3 dari kebutuhan 68 unit.” pungkasnya.
Demikian pula di Banda Aceh baru ada sedikit escape building dengan tangga yang berada diluar gedung. (Jekson Simanjuntak).