 |
| Sistem lacak balak di Konawe Selatan untuk memastkan asal kayu secara ramah lingkungan. Foto : Greenpress. |
SEMARANG, BL-Kongres Asosiasi Wirausaha Kehutanan Indonesia (AWKMI) mulai digelar di Semarang hari ini (Kamis, 21 Juni 2012).
Kongres yang melibatkan 400 peserta dari berbagai kelompok tani hutan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) kehutanan seluruh Indonesia ini mengambil tempat di Gedung Perhutani Wilayah I, Semarang (JawaTengah) dari 21- 23 Juni 2012.
“Kami berharap, petani, pengrajin dan pelaku usaha kehutanan masyarakat terwakili secara politik dan professional dalam asosiasi, kata Andri Santosa, ketua panitia Kongres.
Beberapa tokoh kehutanan nasional hadir dalam perhelatan ini. Di antaranya mantan Menteri Kehutanan Marzuki Usman, Bambang Sukmananto (Direktur Utama Perum Perhutani), dan Diah Rahardjo (Direktur Program Multi Stakeholders Program, MFP). Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo yang dijadwalkan membuat Kongres berhalangan hadir.
Beragam hal mendasari pembentukan Kongres. Marzuki Usman mengatakan, wirausaha kehutanan masyarakat Indonesia wajib memiliki tiga hal yakni modal, pemikiran dan jaringan “Dengan memiliki tiga hal penting ini, para pelaku hutan kemasyarakatan dapat meningkatkan wirausahanya,” kata Marzuki.
Semencata itu, Bambang Sukmananto menekankan pentingnya sertifikasi kayu sebagai alat untuk menghadapi persaingan, tertama di pasar global. Indonesia, menurutnya, sudah mulai dikenal sebagai eksportir kayu bersertifikasi dengan pasar yang sudah jelas pula. Ia berharap, masyarakat akan lebih terdorong melakukan sertifikasi kayu, mengingat Perhutani (untuk Pulau Jawa) tak akan mampu memenuhinya sendirian.
Bambang melanjutkan, sertifikasi kayu di Indonesia sudah mendesak. Itu karena sudah ada beberapa negara lain seperti Myanmar dan Vietnam yang sudah bersia-siap mengarah ke sana.
Jika mereka lebih dulu melakukan sertifikasi, Indonesia bisa tertececer dari negara lain dalam memperebutkan pasar produk-produk berbasis kayu di dunia. “Untuk memperoleh sertifikat, biayanya memang cukup mahal. Tapi kalau ini dilakukan berkelompok, bisa ringan. Dan nantinya, jika seluruh hutan masyarakat mau disertifikasi, harus melibatkan APBN,” kata Bambang.
Sementara Diah Rahardjo lebih menyoroti beberapa kendala dalam mendorong wirausaha kehutanan. Kendaal itu antara lain berupa minimnya kesempatan akses modal, terbatasnya informasi kebutuhan pasar, rendahnya kemampuan pengelolaan usaha dan kemampuan untuk menjaga mutu produk.
Dalam catatan yang diserahkan kepada panitia, Bibit berharap wirausaha hutan makin berdaya dan mendorong munculnya wirausaha baru. Dan kapada AWKMI,
Bibit mengharapkan asosiasi ini dapat turut serta melakukan pendampingan usaha, fasilitasi modal dan pemasaran kepada pewirausaha, agar semakin berkembang gerakannya. (Andika Vega Praputra).
