Kebijakan Jokowi Dinilai Tidak Membawa Perbaikan Signifikan Dalam Kedaulatan Pangan Indonesia

Berita Lingkungan News Pertanian Terkini

Presiden Joko Widodo beserta rombongan meninjau pembangunan peningkatan jaringan reklamasi rawa di Tahai Baru, Kabupaten Pulang Pisau, Kamis (9/7/2020).  Foto : Setpres.

JAKARTA, BERITALINGKUNGAN.COM – Pangan adalah kebutuhan paling mendasar bagi kehidupan, dan dalam konteks negara, pemenuhan pangan menjadi tanggung jawab pemerintah. Presiden Joko Widodo (Jokowi), sejak awal kepemimpinannya, berjanji bahwa Indonesia akan mencapai kedaulatan pangan. Namun, satu dekade berlalu, pertanyaan besar muncul: apakah kedaulatan pangan tersebut sudah tercapai?

Tejo Wahyu Jatmiko dari Perkumpulan Indonesia Berseru mengutip pernyataan Jokowi, menyatakan bahwa kedaulatan pangan di era Jokowi “sudah tapi belum.”

Menurut Tejo, beberapa upaya sudah dilakukan, tetapi sering kali tidak sesuai dengan tujuan atau terkesan setengah hati. Bahkan, beberapa kebijakan terkesan kontraproduktif.

“Jokowi berani membawa kedaulatan pangan sebagai program utama, tetapi sayangnya, kebijakan tersebut hanya fokus pada komoditas tertentu seperti padi, jagung, dan kedelai, itupun setengah hati. Berdasarkan penilaian sederhana, kebijakan tersebut mendapat nilai merah, termasuk dalam hal memenuhi kebutuhan pangan sesuai target pemerintah,” kata Tejo kepada Beritalingkungan.com (17/10/2024).

Ia menambahkan bahwa alih-alih meningkatkan produksi dalam negeri, kebijakan ini justru berujung pada peningkatan impor pangan yang semakin besar dan beragam. Selain itu, lahan pertanian yang merupakan modal utama petani terus menyusut akibat konversi lahan. Pemerintah bukannya mencegah hal ini, tetapi justru menginisiasi program food estate yang kurang efektif karena menggunakan lahan dengan kualitas rendah dibandingkan lahan pertanian yang sudah ada.

Achmad Surambo, Direktur Eksekutif Sawit Watch, menyampaikan kekhawatiran serupa terkait konversi lahan pangan. “Alih fungsi lahan pangan menjadi perkebunan sawit selama era Jokowi mencapai 698.566 hektar. Banyak lahan baku sawah yang dijadikan perkebunan sawit, infrastruktur, atau kawasan industri, meskipun kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) dimaksudkan untuk melindungi lahan tersebut,” kata Surambo.

Sementara itu, Giorgio Budi Indrarto dari MADANI Berkelanjutan menekankan bahwa lahan pangan di Sumatera dan Kalimantan terus diserobot oleh perkebunan sawit, yang mengancam ketahanan pangan nasional. Menurut Giorgio, “Perlu pembenahan secara menyeluruh terhadap sistem pangan Indonesia untuk mengatasi masalah ini.”

Tejo menggarisbawahi bahwa kebijakan Jokowi tidak membawa perbaikan signifikan dalam kedaulatan pangan, bahkan memperburuk kondisi pangan Indonesia.

Ia berharap, di masa mendatang, jika Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memimpin, mereka akan menerapkan kebijakan yang lebih berfokus pada produsen pangan skala kecil dan melindungi sumber daya agraria guna memastikan kedaulatan pangan yang berkelanjutan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *