Ilustrasi Kota Jakarta.
JAKARTA, BERITALINGKUNGAN.COM – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jakarta kemarin menerima kunjungan dari Greenpeace Indonesia di kantornya. Tujuan kunjungan tersebut adalah untuk mendorong agar isu krisis iklim dan ketahanan iklim masuk dalam agenda kampanye Pilkada Jakarta.
“Kami datang untuk mendiskusikan bagaimana Jakarta akan dibangun ke depan, terutama dalam hal ketahanan iklim dan pemulihan lingkungan,” kata Leonard Simanjuntak, Kepala Greenpeace Indonesia (01/10/2024).
Leonard menekankan bahwa cuaca ekstrem akan semakin sering terjadi dengan dampak yang lebih buruk, termasuk bagi Jakarta. Berdasarkan data BAPPENAS, krisis iklim diperkirakan menimbulkan kerugian mencapai Rp544 triliun pada periode 2020-2024.
Greenpeace Indonesia juga menilai bahwa isu krisis iklim harus menjadi bagian dari topik debat yang akan diselenggarakan oleh KPUD Jakarta. Beberapa dampak nyata yang dirasakan oleh warga Jakarta akibat krisis iklim meliputi polusi udara dan penurunan muka air tanah. Data menunjukkan bahwa kualitas udara di Jakarta sering kali masuk kategori buruk atau tidak sehat berdasarkan Indeks Kualitas Udara (AQI), dan penurunan muka air tanah rata-rata mencapai 5 cm per tahun. Hal ini diperparah oleh kenaikan muka air laut 0,8 cm – 1,2 cm per tahun, yang berpotensi menyebabkan tenggelamnya pulau-pulau kecil di Kepulauan Seribu. Selain itu, 14% wilayah Jakarta kini berada di bawah permukaan air laut.
Menurut riset Greenpeace Indonesia, masyarakat miskin adalah kelompok yang paling terdampak oleh krisis iklim. Dampak krisis iklim tidak hanya menyangkut lingkungan, tetapi juga berpengaruh besar pada sektor ekonomi dan kesehatan. Contohnya, pendapatan nelayan ikan dan kerang menurun drastis, dan wilayah pemukiman di Jakarta Utara terus tergerus banjir rob. Selain itu, kualitas udara yang buruk turut menyebabkan gangguan kesehatan.
Berbagai upaya penanganan dampak krisis iklim telah dituangkan dalam sejumlah regulasi di Jakarta. Pada tahun 2019, Pemprov DKI Jakarta pernah menyusun Jakarta Resilience Strategy, namun sayangnya strategi ini belum diterapkan menjadi regulasi yang konkrit. Di sisi lain, Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah juga masih minim implementasi nyata.
Jeanny Sirait, Juru Kampanye Keadilan Perkotaan Greenpeace Indonesia, menambahkan bahwa isu ketahanan iklim sangat penting untuk diangkat dalam debat Pilkada. “Kita perlu melihat komitmen calon gubernur dan wakil gubernur terkait isu ini di dalam debat,” ungkap Jeanny.
Komisioner KPUD Jakarta, Astri Megatari, menyampaikan bahwa akan ada tiga debat resmi yang diselenggarakan. Debat pertama akan membahas penguatan SDM dan transformasi Jakarta sebagai kota global, sementara debat kedua mengangkat isu ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, termasuk pengembangan UMKM dan akses pelayanan publik yang inklusif. Debat ketiga akan berfokus pada isu lingkungan dan tata kota, yang mencakup ketersediaan air bersih, kualitas udara, penanganan limbah, serta ancaman kenaikan muka air laut.
KPUD Jakarta menyambut baik masukan dari Greenpeace Indonesia, dan menyatakan bahwa isu ketahanan iklim memang penting secara elektoral, meski bukan isu yang populer. KPUD juga siap berkolaborasi untuk memastikan topik ini dibahas secara komprehensif dalam debat kandidat. (Marwan Aziz)
