Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Alue Dohong.
PONTIANAK, BERITALINGKUNGAN.COM – Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Alue Dohong secara resmi membuka Simposium Internasional Masyarakat Peneliti Kayu Indonesia (IWORS) ke-16 di Universitas Tanjungpura, Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (11/9/2024).
Dengan tema “Strengthening the Integration of Forest Policy and Forest Management to Support Forest Conservation and Sustainable Forest Industry”, acara ini menghadirkan pakar dan peneliti dari berbagai universitas, baik dalam maupun luar negeri.
Dalam sambutannya, Alue Dohong menekankan pentingnya pengelolaan hutan yang berkelanjutan dengan memperhatikan lima pilar utama, yaitu Kepastian Areal, Jaminan Berusaha, Produktivitas, Diversifikasi Produk, dan Daya Saing. Pilar-pilar ini menjadi panduan dalam setiap tahapan pengelolaan hutan, mulai dari perencanaan hingga pemanfaatan.
“Integrasi kebijakan dan pengelolaan hutan sangat penting, tidak hanya untuk konservasi lingkungan, tetapi juga untuk kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan sosial,” ujar Alue Dohong.
Ia juga menyoroti peran hutan dalam pengaturan iklim, pelestarian keanekaragaman hayati, serta pembangunan ekonomi. Meningkatnya tantangan seperti deforestasi dan perubahan iklim menuntut strategi yang komprehensif. Pendekatan ini harus selaras antara kebijakan dan pengelolaan praktis untuk memastikan masa depan yang berkelanjutan bagi hutan dan masyarakat.
Lebih lanjut, Alue Dohong menekankan perlunya pengelolaan hutan yang tidak hanya terfokus pada kayu, tetapi juga melibatkan aspek keseluruhan landscape hutan, termasuk keanekaragaman hayati, jasa ekosistem, dan masyarakat adat yang tinggal di sekitar hutan. Pendekatan multiusaha kehutanan, yang berbasis perizinan, diharapkan mampu memanfaatkan berbagai potensi hutan selain kayu, seperti karbon, wisata alam, dan biodiversitas.
“Kita harus mengintegrasikan seluruh jasa ekosistem, termasuk aspek sosial dan masyarakat di dalamnya, untuk menjamin keberlanjutan hutan bagi generasi mendatang,” tegasnya.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah mulai menerapkan kebijakan multiusaha kehutanan yang memungkinkan pengelolaan hutan tidak hanya fokus pada kayu, tetapi juga pada jasa ekosistem, karbon, dan kegiatan berbasis ketahanan pangan dan energi.
Alue Dohong juga mengapresiasi penyelenggaraan simposium internasional ini, yang menurutnya sangat strategis bagi pemerintah. Ia berharap hasil dari simposium ini dapat memberikan informasi ilmiah berbasis bukti (evidence-based) yang dapat dijadikan acuan untuk perumusan kebijakan pengelolaan hutan yang lebih optimal di masa depan.
“Dari bukti ilmiah yang kuat, kita harapkan dapat dihasilkan kebijakan yang mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan,” pungkasnya (Marwan Aziz)
