Gakkum KLHK Tindak Pengelola Pembuangan Sampah Ilegal di Bekasi

Bekasi Berita Lingkungan Gakkum KHK News Sampah Terkini TPA Ilegal

JAKARTA, BERITALINGKUNGAN.COM – Penyidik Gakkum KLHK telah menahan dan menetapkan tersangka ES di Rumah Tahanan Bareskrim Polri, 24 Februari 2022 karena diduga melakukan pencemaran lingkungan. ES dianggap bertanggungjawab atas kegiatan tempat pembuangan sampah (TPS) ilegal yang berlokasi di Kampung Buwek, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

 

Kegiatan TPS ilegal yang dikelola oleh ES dan AN seluas 3,6 Ha dengan timbunan sampah ilegal diperkirakan mencapai 508.775,9 M3. Kondisi itu apabila terus dibiarkan sangat berbahaya bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. 

 

Yazid Nurhuda, Direktur Penegakan Hukum Pidana, Ditjen Gakkum KLHK, mengatakan, berdasarkan Peta Rencana Pola Ruang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No 12 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Bekasi tahun 2011-2031 diketahui lokasi TPS ilegal berada di area sempadan Sungai Cikarang Bekasi Laut (CBL). Lokasi itu merupakan bagian dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum.

 

“Kami akan mengawal proses penegakan hukum TPS ilegal sampai tuntas sambil mendorong pemulihan lingkungannya. Kami akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk melibatkan ahli dan instansi teknis untuk mendalami perkara guna memperkuat strategi penyidikan dan pemulihan lingkungan,” terangnya.

 

Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah telah memberikan toleransi waktu 2 tahun untuk menyesuaikan pengelolaan sampah dari open dumping menjadi sanitary landfill juga agar pengelolaan sampah sesuai SOP yang telah ditetapkan. 

 

“Sudah 14 tahun undang-undang tersebut berlaku, maka kita harus menegakkannya untuk mendorong pengelolaan sampah, dan tidak menimbulkan masalah terkait dengan kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup,” tegas Yazid.

 

Dia menambahkan, “Kami tidak akan berhenti di Tempat Pembuangan Sampah ilegal daerah Kabupaten Bekasi ini, tetapi kami juga akan melakukan penegakan hukum terhadap pengelolaan sampah yang diduga mencemari lingkungan di wilayah lain. 

 

Saat ini Gakkum KLHK telah menengarai ada beberapa lokasi TPS yang berpotensi mencemari lingkungan dan akan dilakukan penindakan sesuai aturan yang berlaku.

 

Sementara itu, Dirjen Gakkum KLHK Rasio Ridho Sani menegaskan pembuangan sampah ilegal ini tidak boleh dibiarkan, apalagi dalam jumlah yang begitu besar dan didekat Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum. 

 

DAS Citarum ini merupakan sungai yang diprioritaskan untuk dipulihkan berdasarkan Perpres Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum. Tindakan seperti ini dapat mencemari tanah dan air sungai, bahkan kalau dibakar menimbulkan pencemaran udara yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat. 

 

“Tindakan ini merupakan kejahatan serius, harus kita tindak pelakunya,” sambung Rasio Sani.

 

Rasio Sani menambahkan, “Kami akan mendalami kasus ini dan saya sudah perintahkan direktur dan penyidik untuk menyelidiki pihak-pihak lainnya yang terlibat dan bertanggung jawab terkait dengan pembuangan sampah ilegal seperti ini.”

 

Pengelolaan sampah dengan cara open dumping, dibuang langsung tanpa dikelola dan dilakukan secara illegal adalah dilarang dan merupakan kejahatan, tindak pidana.

 

Rasio Sani mengatakan, pengelolaan sampah ilegal dan open dumping, apalagi mengganggu kesehatan masyarakat, menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup ancaman hukumannya sangat berat. 

 

Berdasarkan Pasal 98 dan/atau Pasal 98 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pelaku dapat diancam hukuman penjara 15 tahun dan denda 15 milyar. 

 

Penetapan tersangka pada kasus pidana pengelolaan sampah diharapkan menjadi pembelajaran bagi pengelolaan sampah illegal. Penindakan ini merupakan peringatan bagi pengelola dan/atau penanggung jawab tempat pembuangan sampah, termasuk pemerintah daerah lainnya, tegas Rasio Sani.

 

Penetapan ES sebagai tersangka, karena penyidik menduga aktivitas di TPS ilegal yang dikelolanya telah mengakibatkan terlampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut maupun kriteria baku kerusakan lingkungan hidup seperti disebutkan dalam Pasal 98 dan/atau Pasal 99 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Jekson Simanjuntak)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.