JAKARTA, BERITALINGKUNGAN.COM — Ahli Senior di McKinsey & Company Rahul Gupta dalam analisis yang dipaparkannya pada acara Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) 2021 mengatakan elektrifikasi sektor transportasi yang berbasis pada energi terbarukan menjadi salah satu pilar penting untuk menekan emisi karbon dan mencegah kenaikan suhu bumi melebihi 1.5 derajat Celcius.
Setidaknya ada tiga pendorong utama percepatan adopsi kendaraan listrik yakni tersedianya regulasi mendukung, infrastruktur yang memadai dan keterjangkauan harga.
Menurut Gupta, ada peluang ekonomi besar bagi Indonesia jika mampu menciptakan ekosistem kendaraan listrik, karena Indonesia berpotensi menjadi pasar terbesar setelah Cina dan India.
“Kami memproyeksikan kendaraan roda dua menjadi penggerak utama dalam hal penetrasi (kendaraan listrik) yang lebih tinggi secara signifikan,” jelasnya.
Wakil Presiden Pengembangan dan Standarisasi Teknologi, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Zainal Arifin mengakui bahwa infrastruktur kendaraan listrik di Indonesia masih terbatas.
“Kami sudah membangun 32 stasiun pengisian kendaraan listrik di 14 kota. Berdasarkan roadmap peta jalan kendaraan listrik kita akan memiliki lebih dari 2400 unit untuk stasiun pengisian daya kendaraan listrik di seluruh Indonesia dalam 5 tahun ke depan,” ungkapnya.
Zainal menambahkan, untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur kendaraan listrik, pembangunan stasiun pengisian daya akan dipenuhi 40%nya oleh PLN sementara sisanya akan dibangun oleh perusahaan swasta. Selain itu, perbedaan harga yang jauh dengan kendaraan konvensional membuat permintaan kendaraan listrik kurang menggembirakan.
Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan, Kementerian Perindustrian Sony Sulaksono juga menyoroti soal perbedaan harga. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah telah menargetkan 1.6 juta roda dua dan 400 ribu kendaraan listrik roda empat pada 2025. Sayangya, adopsi kendaran listrik di Indonesia masih berada di bawah 2000 unit.
Menurutnya, pemerintah telah berupaya menurunkan harga dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) NO. 74 yang mengatur insentif dan disinsentif kendaraan listrik dan kendaraan konvensional.
“Misalnya dengan pemberian 0% pajak mewah untuk kendaraan listrik,” terangya.
Lebih lanjut Sony mengakui bahwa mahalnya harga kendaraan listrik sangat dipengaruhi oleh harga baterai yang mencakup 40-50% dari total biaya kendaraan listrik.
Oleh karena itu, jasa penukaran baterai (battery swap stations) menjadi solusi seiring masih dikembangkannya penelitian terkait baterai kendaraan listrik, sehingga bisa mengurangi beban biaya.
“Dengan skema ini, nantinya perusahaan transportasi menyewakan baterai listrik untuk masyarakat. Biaya yang dikenakan bisa berdasar kilometer yang ditempuh kendaraan listrik,” katanya.
Dihubungi di tempat yang berbeda, Idoan Marciano, Peneliti dan Spesialis Energi dan Kendaraan Listrik, IESR mengusulkan agar kesenjangan harga kendaraan listrik diantisipasi melalui peningkatan insentif pajak, penggunaan model kendaraan listrik yang lebih terjangkau dan cocok dengan preferensi masyarakat, serta secara paralel mempercepat pembangunan industri baterai domestik.
“Pengembangan industri baterai domestik menjadi hal penting untuk mendukung pencapaian target dekarbonisasi mendalam. Keberadaannya akan mendukung penetrasi kendaraan listrik dan penting bagi jaringan listrik seiring dengan peningkatan bauran energi terbarukan,” jelas Idoan.
Presiden Direktur Indonesian Battery Company (IBC) IBC Toto Nugroho Pranatyasto mengatakan, pihaknya sedang dalam proses produksi dan pengembangan baterai listrik. Selain itu IBC juga melakukan pengembangan daur ulang baterai untuk mengantisipasi limbah baterai.
“Pengembangan itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan dengan cepat, kami butuh investasi jumlah besar. Untuk mengembangkan 140 GWh kapasitas baterai, kami butuh investasi sekitar USD 15.3 miliar dalam jangka waktu tiga hingga empat tahun,” ungkap Toto dalam IETD 2021.
Toto menjelaskan, selain proses pengembangan baterai listrik, IBC juga melibatkan berbagai mitra untuk merancang rantai pasokan dan teknologi. Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan rantai ekosistem kendaraan listrik.
“Pemerintah perlu mendorong kendaraan listrik untuk masuk ke segmen biaya menengah. Kendaraan roda dua rentang harganya juga perlu dibuat terjangkau,” tutupnya. (Jekson Simanjuntak)
