GOWA,BERITALINGKUNGAN.COM-Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla hari ini canangkan penanaman bambu nasional yang dilaksanakan di Malino, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan.
Pada kesempatan tersebut, Jusuf Kalla meresmikan sekaligus melakukan simbolis penanaman bambu jenis Pattung (Dendrocalamus asper) di lahan seluas 5,5 hektar di Kelurahan Lanna, Kecamatan Parang Loe, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.
Sulawesi Selatan menjadi lokasi awal pencanangan Penanaman Bambu Nasional yang menargetkan penanaman 100 juta Batang Bambu di Seluruh Indonesia. Di Sulawesi Selatan sendiri ditargetkan akan ditanaman 10 juta batang bambu.
Tanaman bambu dipilih untuk dikembangkan secara besar-besaran adalah karena ada
keresahan Wakil Presiden bahwa kondisi sungai yang airnya selalu keruh serta proyek penataan tepian sungai dengan pembangunan talud sering tidak optimal hasilnya sementara anggaran yang dibutuhkan sangat besar untuk membangunnya.
Oleh karena itu terpikirkan oleh Wakil Presiden untuk menanam bambu di lereng-lereng sungai sebagai tanaman reboisasi yang efektif mengurangi erosi, menjaga dinding sungai sekaligus dapat diperoleh manfaatnya dan memberdayakan masyarakat.
”Bagaimana cara memelihara lingkungan terutama sungai dengan murah, hasilnya bertahan dan tidak gersang, maka salah satunya tentu dengan menanam pohon. Dan pohon yang efektif dan berguna bagi masyarakat serta cepat dan tahan hidup dilereng-lereng dan dimanapun adalah bambu. Bambu juga mempunyai manfaat dari akar, batang sampai danunnya. Oleh karena itu timbulah pemikiran bahwa budidaya bambu harus kita kerjakan ulang,” kata JK.
Menurut JK salah satu indikator keberhasilan penghijauan adalah kualitas sungainya. “Sungai dimanapun di Indonesia banyak yang tidak biru airnya. Karena itu saya bilang ukuran keberhasilan penghijauan adalah sungai, kalau air sungainya biru berarti berhasil, kalau air sungainya keruh berati belum berhasil, itu saja ukurannya. Karena itulah maka salah satu caranya melibatkan masyarakat untuk penghijauan,”tuturnya.
Digaungkannya Gerakan Penanaman Bambu Nasional ini adalah agar masyarakat dapat terberdayakan dan diperoleh biaya yang efisien untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kemanfaatan dari tanaman bambu.
“Akhirnya dipilihlah metode gerakan nasional yang bermanfaat untuk masyarakat dan lingkungan, pemerintah bisa membiayai dengan murah tidak perlu pemerintah harus terjun langsung, tetapi dengan menggerakan mayarakat. Itu program yang paling mudah, paling cepat, paling terawasi, masyarakat akan mengawasinya karena akan bermanfaat untuk dirinya. Jangan lewat proyek yang besar-besar yang tidak bisa diperiksa”,jelasnya.
Dalam pencanangan ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Siti Nurbaya melihat betapa pentingnya gerakan penanaman bambu ini karena akan meningkatkan fungsi hidroorologis yang bermanfaat bagi alam dan masyarakat dari keberadaan hutan bambu kedepannya.
Menteri LHK optimis gerakan ini akan berhasil. “Targetnya adalah 100 juta batang bambu, dan di Sulawesi Selatan ini Gubernur satu tahun yang lalu sudah bicara dengan saya akan mencanangankan 10 juta batang bambu. Oleh karena itu yang Kementerian LHK harus dukung paling utama adalah pembibitan. Kita sebetulnya secara reguler itu siap menyediakan 2 juta batang bambu. Tetapi kalo kita lihat gerakan masyarakat dan dukungan komunitas serta dunia usaha saya yakin dapat kita capai target itu”, kata Siti Nurbaya melalui keterangan tertulisnya yang diterima Beritalingkungan.com.
Pejabat tinggi yang juga hadir dalam Pencanangan Penanaman Bambu Nasional, antara lain Menteri Telekomunikasi dan Informatika, Gubernur Sulawesi Selatan, Bupati Gowa, serta Unsur dari TNI/Polri.
Pada kesempatan kunjungan ke Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan ini Menteri LHK juga sempat mengunjungi Taman Bunga Malino di Kampung Bulubalea, Desa Pattapang, Kecamatan Tinggi Moncong untuk melihat proses budidaya bunga kirsan. Kunjungan ini juga dalam rangka menjajaki kemungkinan pengembangan Malino sebagai kota wisata mandiri yang maju dalam aspek pengembangan pariwisata alamnya. (BL)