Agenda Lingkungan Hidup Harus Jadi Prioritas Pemimpin Nasional

JAKARTA, BL- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mendesak pada semua calon pemimpinan nasional agar memprioritaskan agenda penyelamatan lingkungan.

Sebelumnya pada tanggal 11 Maret 2014 yang lalu, WALHI telah menggelar rapat akbar gerakan lingkungan hidup Indonesia dan meluncurkan platform politik gerakan lingkungan hidup Indonesia.

Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Abetnego Tarigan menjelaskan, rapat akbar gerakan lingkungan hidup (LH) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari agenda besar WALHI sebagai organisasi lingkungan hidup terbesar di Indonesia yakni konsolidasi massa rakyat dengan seruan “saatnya rakyat memilih keadilan ekologis”. Paska rapat akbar, WALHI menggelar konsolidasi internal organisasi yang dihadiri oleh 27 WALHI daerah di Indonesia melalui Konsultasi Nasional Lingkungan Hidup (KNLH)”.

Konsolidasi gerakan lingkungan hidup Indonesia melalui KNLH memperkuat bacaan atas situasi bangsa Indonesia yang tidak pernah berhenti dilanda bencana ekologis. Kabut asap di Riau yang telah memakan banyak korban dari warga negara sebagai sebuah kejahatan lingkungan dan kemanusiaan. Pada ruang yang lain, ditengah situasi darurat bencana ekologis, negara terus melanjutkan model pembangunan yang menempatkan sumber daya alam sebagai onggokan komoditas antara lain proyek reklamasi pantai/teluk di berbagai wilayah di Indonesia dan pembangunan infrastruktur lainnya melalui proyek MP3EI.

Ditengah momentum pemilu 2014, dimana arah bangsa ini kedepan akan dipengaruhi oleh hasil pemilu 2014 yang akan segera berlangsung, WALHI mendesak agar kepemimpinan bangsa ini kedepan memiliki agenda politik untuk mendesak menghentikan praktek kriminalisasi, kekerasan dan intimidasi kepada masyarakat dan aktifis yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkeadilan. Karena memperjuangkan hak atas lingkungan hidup dan keadilan sumber daya alam dilindungi oleh Konstitusi dan Undang-Undang.

Pemimpin nasional harus memiliki agenda strategis politik lingkungan hidup sebagaimana yang terumuskan dalam platform politik gerakan lingkungan hidup Indonesia, untuk memulihkan Indonesia demi keselamatan dan kedaulatan rakyat

WALHI juga mendesak penghentian berbagai investasi dan proyek pembangunan yang merusak lingkungan hidup dan merampas sumber-sumber kehidupan rakyat, antara lain MP3EI, reklamasi pantai/teluk, proyek incenerator, dan proyek infrastruktur skala raksasa lainnya.

Pemerintah juga didesak, segera membentuk pengadilan lingkungan hidup untuk memastikan penjahat lingkungan bertanggungjawab atas praktek buruk mereka dalam berinvestasi yang telah merusak lingkungan hidup dan merampas sumber-sumber kehidupan masyarakat.

Menurut Abet, WALHI akan terus mengkonsolidasikan organisasi masyarakat sipil, masyarakat korban pembangunan, petani, nelayan, perempuan, masyarakat lokal, masyarakat adat untuk memastikan agar agenda politik lingkungan hidup yang berkeadilan menjadi agenda politik yang didengar dan disuarakan oleh kepemimpinan Indonesia kedepan sebagai sebuah perubahan struktural negara. (Wan).