 |
| Ilustrasi Jakarta, kota yang disebut sebagai kota terpolusi ketiga di dunia setelah Meksiko dan Thailand. |
JAKARTA, BL- Agenda Pembangunan Millenium Development Goals (MDGs) yang ditetapkan di KTT Bumi di Rio De Janeiro tahun 1992 lalu akan berakhir pada tahun 2015.
Untuk menjaring usulan dari masyarakat Indonesia sebagai bahan masukan untuk Agenda Pembangunan Milenium (MDGs) paska 2015. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bekerjasama Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menggelar Konsultasi Nasional Para Pihak PBB Tentang Keberlanjutan Lingkungan Hidup (13/02).
Acara yang bertempat di Hotel Akmani, Jakarta ini menggundang 100 orang peserta yang terdiri perwakilan berbagai kelompok masyarakat sipil (CSOs), NGO nasional dan daerah, peneliti, akademisi, swasta termasuk unsur media dari Portal Beritalingkungan.com dan individu-individu lain yang selama ini konsen dalam pelestarian lingkungan hidup di Indonesia.
Kegiatan tersebut nantinya akan menjadi bahan masukan untuk laporan UN Country Team (UNCT) untuk Agenda Pembangunan Paska 2015 yang akan memaparkan suara masyarakat Indonesia kepada komunitas global.
“Tahun ini akan ada pertemuan High-level Panel di Bali pada bulan Maret 2013 untuk membahas evaluasi Agenda Pembangunan MDGs dan harus dicapai pada tahun 2015,”kata Nur Amalia dari Global Call to Action Against Poverty (GCAP) yang juga menjadi salah satu fasilitator Konsultasi Nasional Para Pihak PBB Tentang Keberlanjutan Lingkungan Hidup ditemui disela-sela acara.
Konsultasi nasional ini maksudkan untuk lebih banyak menggali pendapat dan pengalaman dari para pihak terkait dengan MDGs (Tujuan-tujuan Pembangunan Milinium) dan Pembangunan Paska 2015. Para peserta pertemuan terlihat aktif melalui diskusi kelompok dengan berbagai tema seperti 1) perubahan iklim dan ekonomi berkelanjutan, 2) Produksi dan komsumsi ramah lingkungan, 3) Kota lestari dan hunian masyarakat, 4) Hutan, keragaman hayati dan degradasi lahan, 5) Air, kesehatan, pencemaran dan pesisir kelautan.
Menurut Amalia, Indonesia memiliki posisi yang strategis dalam mensuksekan pembangunan MDGs, karena pada tahun 2012 Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ditunjuk sebagai salah satu ketua Panel PBB untuk Pembangunan MDGs bersama Presiden Ellen Johnson Sirleaf dari Liberia, dan Perdana Menteri David Cameron dari Inggris. Mereka betiga disebut Hight-level Panel Eminent Persons (HLPEP), dan beranggotakan para pemimpin dari masyarakat sipil, sektor swasta dan pemerintah.
Panel ini merupakan bagian dari inisiatif Sektretaris Jenderal PBB untuk paska 2015, yang diamanatkan oleh KTT MDGS 2010. Negara-negara Anggota PBB telah menyerukan secara terbuka adanya konsultasi inklusif yang melibatkan masyarakat sipil, sektor swasta, akademisi dan lembaga penelitian dari seluruh dunia, disamping system PBB, untuk memajukan kerangka pembangunan paska 2015.
Amalia menjelaskan, Indonesia sejak tahun 2000 bersama 189 negara lainnya menandatangani Deklarasi Millenium sebagai bagian dari upaya pencerahan atas kerisauan pembangunan dunia terutama pembangunan ekonomi dan lingkungan, yang dinilai belum bisa mensejaterahkan karena jurang kemiskinan masih lebar, tingkat kesehatan masyarakat rendah, akses atas pendidikan sulit, partisipasi masyarakat rendah dan sebagiannya.
Nur Hidayati (Yaya) dari WALHI menambahkan pertemuan Konsultasi Nasional Para Pihak PBB bukan saja membahas Agenda Pembangunan MDGs paska 2015, tapi juga sebagai upaya untuk mengkritisi pembangunan Indonesia. “Saya berharap ini hasil pertemuan ini bisa menjadi bahan masukan untuk pembangunan yang berkelanjutan,”kata mantan Kepala Perwakilan Greenpeace Indonesia ini.
Sementara dari perwakilan PBB untuk urusan MDGs, Gilang menyampaikan terima kasih atas partispasi masyarakat sipil Indonesia yang telah ikut berpartisipasi dalam pertemuan tersebut.” Ini akan menjadi bahan masukan untuk report PBB dan bulan Maret untuk bikin goals baru paska 2015,”tandasnya. (Marwan Azis).