 |
| Peta Provinsi Sulawesi Tenggara. |
KENDARI, BL-Ratusan mahasiswa di Kendari melakukan aksi demontrasi, mereka menolak pencanangan Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pertambangan Nasional.
Kamis siang (24/3), ratusan mahasiswa yang tergabung dari dua perguruan tinggi di Kota Kendari, terlibat bentrokan dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan aparat kepolisian saat berdemonstrasi di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara.
Menurut laporan Beritakendari.com, bentrokan pecah saat para mahasiswa yang menyerukan penolakan KEK Pertambangan Nasional dihadang barikade Satpol PP diruas jalan masuk areal kantor gubernur. Adu fisik berkali-kali terjadi antara kedua belah pihak, bahkan sejumlah mahasiswi yang berada dibarisan depan, sempat menjerit akibat tergenjet.
Setelah berkali-kali terlibat adu fisik, personil Satpol PP akhirnya berhasil dipukul mundur. Namun kali ini mahasiswa kembali harus behadapan dengan barikade aparat kepolisian. Bentrokan sempat terjadi selama beberapa saat sebelum akhirnya kedua belah pihak berhasil ditengahi oleh sejumlah petinggi polisi.
Abd Rahim, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Tekhnik Universitas Haluoleo Kendari yang menjadi salah satu orator dalam aksi itu mengungkapkan, KEK Pertambangan Nasional bukanlah satu-satunya solusi untuk daerah Sultra. Petambangan Nasional dinilai tidak memberi dampak positif bagi masyarakat justru sebaliknya, program itu hanya untuk memuluskan kepentingan pemodal asing dan mempertebal kantong pejabat daerah. Dilain pihak, pencanangan KEK Pertambangan Nasional jelas mengancam degradasi lingkungan dan berpotensi memicu konflik horizontal yang berkaitan antara hak atas tanah dan sumberdaya alam.
Menurut mahasiswa, apa yang diprosentasekan oleh Gubernur Nur Alam tentang KEK Pertambangan Nasional diberbagai forum seminar beberapa hari terakhir, dianggap tidak menyentuh substansi yang sesungguhnya. “Kita harus belajar dari pengalaman beberapa daerah yang telah lebih dulu mencanangkan program KEK dan terbukti masyarakat lokal hanya dijadikan sebagai buruh kasar. Justru pemodal asing dan pemerintahlah yang paling diuntungkan dan itu bisa kita lihat dari daerah Batam,”Teriak Laode Agus, Ketua BEM Fisip Unhalu sekaligus Korlap aksi itu.
Sayangnya, semangat mahasiswa untuk berdialog dengan gubernur harus pupus lantaran gubernur tak berada ditempat dan tengah melakukan kunjungan kedaerah Kabupaten Bombana. Para mahasiswa pun hanya diterima oleh Sundu Bao, Kepala Bagian Pemerintahan Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara. “Aspirasi anda akan saya sampaikan kepada Gubernur setelah beliau kembali dai Bombana”Kata Sundu dihadapan mahasiswa.
Meski kecewa, mahasiswa tetap menyampaikan tuntutan mereka kepada pemerintah. Mahasiswa mengancam akan terus berdemonstrasi sampai rencana pemerintah mencanangkan Provinsi Sulawesi Tenggara Sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pertambangan Nasional dibatalkan. [Ys]