JAKARTA, BL- Perjanjian bersejarah senilai US$ 1 Miliar antara Indonesia dan Norwegia yang ditujukan untuk menghentikan perusakan hutan dan mengurangi emisi karbon layak menjadi model perlindungan hutan dan mengatasi dampak perubahan iklim global.
“Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mempunyai visi progresif untuk pembangunan rendah karbon, dan perjanjian Indonesia-Norwegia bisa menjadi contoh fantastis bagi dunia bagaimana negara maju dan negara berkembang bisa bekerja bersama-sama dalam melindungi hutan alam dan mengatasi perubahan iklim,” ujar Bustar Maitar, Jurukampanye Hutan Greenpeace Asia Tenggara.
Hanya saja rencana ini menurut Bustar, secara sistematis terancam tidak efektif oleh pengaruh industri minyak kelapa sawit dan pulp and paper, yang berniat untuk melakukan model ekspansi seperti biasa yang akan menghancurkan banyak hutan hujan dan lahan gambut Indonesia yang masih tersisa.
Tetapi, dalam laporan berjudul “ Protection Money’ yang diluncurkan Greenpeace hari ini di Hotel Ibis, Jakarta menggaris bawahi bahwa target peningkatan produksi dari industri ini, sebenarnya bisa dicapai tanpa harus melakukan perusakan hutan.
“Dalam laporan ini jelas bahwa sektor minyak sawit dan kertas sebenarnya bisa mencapai target ekspansi mereka tanpa harus menghancurkan lagi hutan alam. Jika ini bisa dilakukan, ini akan menjadi kemenangan bagi industri dan perekonomian Indonesia, sekaligus kemenangan bagi masyarakat sekitar hutan dan spesies terancam, serta contoh bagus bagi dunia mengenai solusi yang dibutuhkan untuk mengatasi perubahan iklim,” lanjut Bustar.
Perjanjian pemerintah RI dengan Norwegia juga sejalan dengan Greenpeace, bersama beberapa LSM di Indonesia yang menyerukan moratorium (penghentian sementara) konversi hutan alam dan perlindungan penuh kepada lahan gambut. (Marwan Azis).
