|
JAKARTA, BL- Terkait dengan ambrolnya Jl. RE Martadinata di Jakarta Utara, Pemerintah Daerah DKI Jakarta diminta mempercepat pembuatan mikrozonasi gempa di wilayahnya.
Dengan pembuatan peta tersebut, pemerintah mendapatkan data yang lengkap tentang potensi kegempaan, serta informasi-informasi rinci lainnya seperti tingkat kelabilan tanah dan intensitas pergeseran batuan dasar.
Hal tersebut diungkapkan oleh Staf Khusus Presiden Bidang Bantuan Sosial dan Bencana (SKP BSB) Andi Arief melalui siaran persnya yang diterima BeritaLingkungan.com kemarin. Menurut Andi, sudah saatnya Pemda DKI memberikan perhatian yang lebih pada pandangan para ahli terkait dengan kerawanan kondisi tanah di ibukota saat ini.
”Sejak awal, para ahli sudah memberikan peringatan bahwa Jakarta Utara mengalamai penurunan tanah sekitar 12 hingga 26 centimeter per tahun. Apabila pembangunan infrastruktur maupun pemukiman mengesampingkan hal tersebut, dampaknya justru akan merugikan kita sendiri,” katanya.
Karena itu, Andi menyarankan agar Kantor Gubernur dan DPRD DKI Jakarta segera mengundang para ahli yang terlibat dalam penyusunan Peta Seismic Hazard 2010 (Peta Bahaya Kegempaan 2010) untuk dapat mengeksplorasi lebih jauh tentang perihal peta mikrozonasi gempa tersebut.
Andi percaya bahwa keberadaan peta mikrozonasi gempa akan membantu Pemda DKI Jakarta memitigasi kemungkinan terjadinya peristiwa ambrolnya jalan atau amblesnya bangunan, di masa depan. Sehingga, terjadinya peristiwa serupa dengan ’Ambrol Martadinata’ diharapkan dapat dihindari.
Peta mikrozonasi gempa, kata Andi juga akan memandu Pemda DKI dalam membuat emergency plan guna mempersiapkan langkah-langkah darurat apabila terjadi bencana yang terkait dengan kondisi tanah dan gempa.
”Jakarta memiliki banyak fasilitas dan gedung gedung vital, sehingga perlu dipersiapkan langkah-langkah darurat kebencanaan. Emergency plan akan mempermudah pemerintah dalam memastikan keamanan infrastruktur penting seperti perbankan, telekomunikasi, dan internet,” tandasnya. (Marwan Azis)